Gemapos.ID (Jakarta) - Dokumen Surat Kementerian PAN-RB kepada Otorita IKN tentang penyampaian data sementara ASN 35 K/L yang dipindah ke IKN menyebutkan sebanyak 16.990 personel ASN dan petugas Hankam (pertahanan dan keamanan) akan pindah ke IKN per 2024.

Surat itu ditandatangani langsung oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. 

Dari 16.990 personel ASN yang pindah ke IKN terdapat 35 kementerian dan lembaga yang akan pindah dahulu termasuk empat kementerian coordinator (kemenko). 

Kementerian PAN-RB juga menyampaikan data komposisi ASN dan petugas Hankam yang akan dipindah ke IKN Nusantara pada 2024. Sebanyak 11.274 ASN yang akan pindah ke IKN pada 2024 dikoordinir oleh Kementerian PAN-RB dan Kementerian PPN/Bappenas.

Sementara itu, sisanya adalah personel Hankam sebanyak 5.176 yang dikoordinir oleh Kementerian Pertahanan.

Sementara itu untuk penentuan ASN yang pindah ke IKN termasuk struktur keluarga yang ikut pindah pemetaannya dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian lembaga.

Berikut 35 kementerian dan lembaga yang pegawainya akan pindah ke IKN:

1. Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan

2. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

3. Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

4. Kemenko Bidang Perekonomian

5. Kementerian Dalam Negeri

6. Kementerian Luar Negeri

7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

8. Kementerian Perdagangan

9. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

10. Kementerian Kesehatan

11. Kementerian Keuangan

12. Kementerian Hukum dan HAM

13. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

14. Kementerian Komunikasi dan Informatika

15. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup

16. Kementerian Peremajaan Pembangunan Nasional

17. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

18. Kementerian Sekretaris Negara

19. Sekretariat Kabinet

20. Kementerian Pertahanan

21. Kejaksaan Agung

22. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

23. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

24. Majelis Permusyawaratan Rakyat

25. Dewan Perwakilan Rakyat

26. Mahkamah Agung

27. Badan Pemeriksa Keuangan

28. Badan Intelijen Negara

29. Badan Siber dan Sandi Negara

30. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

31. Komisi Pemberantasan Korupsi

32. Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Badan Sar Nasional

33. Komisi Yudisial

34. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

35. Badan Pangan Nasional (dtf/adm)