Gemapos.ID (Jakarta) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) mengklarifikasi pernyataannya bahwa sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal bukan akibat semua anggaran penanganan kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan.

“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat,” kata Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas di Jakarta pada Minggu (29/1/2023). 

Pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan Abdullah Azwar Anas saat sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian/lembaga dan pemda pada beberapa hari lalu.

Ketika itu konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.

Abdullah Azwar Anas mengemukakan logical framework pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus. Jika menargetkan pengentasan kemiskinan, maka programnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah.

“Jadi, bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan. Ada pula yang ingin mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan,“ tuturnya. 

Contoh, dampak program yang kurang optimal, seperti tujuannya pelestarian sungai, tetapi kegiatan di daerah adalah seminar soal revitalisasi sungai.

“Bukan berarti seminar tidak penting, tetapi dengan anggaran terbatas seyogianya untuk membeli bibit pohon guna ditanam di daerah sekitar sungai,” ujarnya. 

Saat Abdullah Azwar Anas mengungkapkan contoh logical framework timbul persepsi bahwa anggaran kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding.

“Padahal kami mencontohkan sebagian logical framework yang belum selaras, bukan menyebutkan anggaran habis untuk rapat,” ucapnya. 

Saat ini pemerintah terus mengakselerasi Program Reformasi Birokrasi (RB) tematik pengentasan kemiskinan. Langkah ini sebagai dukungan penguatan tata kelola birokrasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 7% pada 2024.

Berdasarkan data BPS per 9 September 2022 menyebutkan kemiskinan Indonesia sebesar 9,57% menurun dibandingkan tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71%. 

“Target kemiskinan pada 2024 adalah 7%, artinya bila mengacu data per September 2022, maka dalam dua tahun ke depan minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2% per tahun sehingga bisa mencapai 7% pada 2024. Ini tugas yang tidak ringan,“ ucapnya. 

Dengan demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan seluruh komponen pemerintah, dari pusat ke daerah bergerak selaras.

“Dalam konteks Kemenpan RB, kami ditugasi soal tata kelola birokrasi. Maka salah satu langkahnya, mulai tahun ini berbagai penilaian reformasi birokrasi kita bikin lebih terfokus melalui isu-isu tematik. Salah satunya soal penanggulangan kemiskinan,” ujarnya. (adm)