Gemapos.ID (Jakarta) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 10% dari 11% mulai 1 April 2022. Kebijakan ini dinilai menciptakan fondasi pajak negara yang kuat.

"(Tetap berlaku mulai 1 April 2022), karena karena kita menggunakannya kembali kepada masyarakat. Fondasinya tetap harus kita siapkan karena kalau tidak kita nanti kehilangan kesempatan,” katanya di Jakarta di Jakarta pada Selasa (22/3/2022).

Pemerintah mereformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), sehingga ini ditetapkan kenaikan tarif PPN 11% mulai 1 April 2022 dan kembali naik menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.

Kenaikan PPN ini dinilai masih tergolong rendah lantaran rata-rata PPN di seluruh dunia sebesar 15%, sedangkan Indonesia hanya naik dari 10% menjadi 11% dan akan 12% pada 2025.

Kenaikan PPN merupakan langkah untuk menyehatkan kembali Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang telah bekerja keras selama pandemi Covid-19. Jadi, ini pondasi negara melalui pajak menjadi lebih kuat.

“Indonesia setara dengan region atau negara OECD atau negara-negara dunia tapi Indonesia tidak berlebih-lebihan (menaikkan tarif PPN),” tuturnya. 

Fokus pemerintah dalam pemulihan ekonomi tidak tercapai jika fondasi pajak tidak mulai dibangun sehingga reformasi UU HPP termasuk menaikkan tarif PPN.

Walaupun demikian, Sri Mulyani Indrawati memastikan penerimaan negara akan kembali ke rakyat baik berupa insentif, subsidi sampai bantuan sosial.

“Masyarakat yang tidak bayar pajak malah mendapatkan bantuan dari pemerintah, bantalan sosialnya ditebalkan. Masyarakat yang mampu yang urunan. Ini gotong royong dari sisi ekonomi Indonesia,” ujarnya. (ant/mau)