Menkeu: Pembiayaan Berkelanjutan Kunci Ekonomi Hijau dan Biru

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (gemapos/kemenkeu)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (gemapos/kemenkeu)

Gemapos.ID (Jakarta) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan berbagai upaya pemerintah dalam pengembangan ekonomi hijau dan biru. Ia menekankan, Indonesia berada di garda terdepan dalam bertransisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan, terlebih Indonesia punya kekayaan alam amat besar berupa daratan serta lautan.

Menurutnya, salah satu aspek utama dalam pengembangan ekonomi hijau dan biru adalah pembiayaan yang berkelanjutan.

"Peran pembiayaan berkelanjutan dalam pengembangan ekonomi hijau dan biru menjadi sangat-sangat penting," ujarnya dalam Seminar LPEM FEB-UI bertajuk

"Sustainable Finance Agenda and the Development Green and Blue Economy in Asia" yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa (5/3/2024).

Seminar itu sendiri merupakan hasil kerja sama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dengan Asian Development Bank (ADB) Institute serta Graduate School of Public Policy (GraSPP) University of Tokyo.

Berbagai komitmen pemerintah Indonesia menuju ekonomi berkelanjutan pun dipaparkan Menkeu Sri Mulyani, antara lain diwujudkan melalui Nationally Determined Contribution (NDC) dengan target pengurangan emisi CO2 hingga 31,89% pada tahun 2030. Sejalan dengan upaya tersebut, Indonesia juga memiliki Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 untuk mencapai net zero emission di tahun 2060.

Guna mewujudkan komitmen tersebut, pemerintah menginisiasi pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai pengelola Indonesia Environment Fund dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai ETM country platform manager. Beberapa waktu lalu juga diluncurkan Bursa Karbon Indonesia sebagai upaya mengurangi emisi karbon di level nasional bahkan global.

Selain itu, Menkeu Sri Mulyani menyebut bahwa APBN juga terus diarahkan untuk mendukung transisi ekonomi hijau dan biru.

"Di Kementerian Keuangan kami juga melakukan penyesuaian anggaran dengan mengidentifikasi secara jelas bagian mana dari anggaran kami yang mendukung transisi hijau atau biru ini," tambahnya.

Lebih lanjut, ia pun memaparkan sejumlah insentif fiskal dan inovasi pembiayaan dalam bentuk green sukuk, SDG bond, dan juga Samurai Blue Bonds.

"Jadi ini semua adalah upaya kita untuk memastikan bahwa seluruh perhatian dan komitmen tersebut akan diwujudkan lewat tindakan nyata melalui sumber-sumber pendanaan yang memungkinkan kita merealisasikan aksi mitigasi iklim ini," pungkasnya. (ns)