Gemapos.ID (Jakarta) - artai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengakui penundaan Pemilu 2024 tidak mudah dilakukan pemerintah, tapi ini bisa saja dilakukan dalam dunia politik. Namun, penundaan ini juga bisa tidak terealisasi, tapi pemilu pasti dilaksanakan pemerfintah

"Terlepas dari dinamika yang terjadi, PKB selalu siap dalam mengikuti pelaksanaan pemilu, apakah nantinya tetap digelar pada 2024 atau jika karena keadaan tertentu sehingga pemilu terpaksa ditunda. PKB siap lahir batin, kapanpun pemilu digelar," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazil Fawaid pada Kamis (3/3/2022). 

Presiden Joko Widodo pernah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dari September 2020 menjadi Desember 2020.

PKB merasa partai politik (parpol)-nya sedang sangat solid sekarang misalnya struktur kepengurusan sudah terbentuk dari pusat sampai tingkat ranting.

Konsolidasi internal juga terus dilakukan PKB dan sepakat menjadikan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) Periode 2024-2029. 

"Setiap hari, Muhaimin dan para pengurus partai berkeliling ke berbagai daerah untuk menghadiri deklarasi dukungan bagi Gus Muhaimin untuk menjadi Presiden 2024," tuturnya.

Dukungan terhadap Muhaimin Iskandar maju sebagai capres yang terus bermunculan di mana-mana. Kondisi ini diiringi dengan tren elektabilitas PKB juga cukup bagus dari berbagai survei.

"Saya sangat optimistis pada Pemilu 2024, PKB secara nasional bisa menggenjot perolehan kursinya di DPR RI dari saat ini 58 kursi menjadi 100 kursi," ujarnya.

Kalaupun elektabilitas Muhaimin Iskandar dinilai masih rendah masih tersedia waktu dua tahun untuk meningkatkannya. 

Apalagi, sejumlah nama yang memiliki elektabilitas tinggi berdasarkan hasil survei, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil belum memiliki’tiket’ sama sekali untuk maju dalam Pilpres.

"Syarat untuk mengikuti kontestasi pilpres harus memiliki tiket dari parpol, minimal 20 persen suara nasional berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Kalau PKB, Muhaimin sudah punya tiket 10 persen, tinggal mencari tambahan 10% lagi,” tuturnya. (ant/din)