Gemapos.ID (Jakarta) - nggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad mendesak Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membuka nama pengusaha yang meminta penundaan Pemilu 2024. 

Langkah ini guna diperiksa kontribusinya terhadap pembangunan melalui rekam jejak pembayaran pajaknya. 

“Saat pandemi Covid-19, dunia usaha telah diberikan berbagai insentif kebijakan restrukturisasi pinjaman di perbankan selama empat tahun sejak Maret 2020-Maret 2023,” katanya di Jakarta pada Selasa (12/1/2022).

Selain itu mereka diberikan pula penjaminan kredit modal usaha sesuai PMK Nomor 72 Tahun 2021.

Kamrussamad menduga ada fenomena menteri menyiapkan strategi pada akhir masa jabatan presiden pada periode terakhir. Hal itu dilakukan bisa terselamatkan di pemerintah berikutnya, jika rezim berganti.

Kementerian Investasi/BKPM merupakan produk turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. 

Putusan MK mungkin berdampak investor menunggu dan melihat dulu sebelum merealisasikan investasinya. 

“Makanya, Menteri Bahlil mencari perhatian baru dari Presiden Jokowi," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan stabilitas ekonomi dan politik sangat dibutuhkan oleh kalangan pengusaha.

Langkah ini untuk bisa pulih dan bangkit dari pandemi Covid-19.

"Seluruh negara di dunia menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi," katanya di Jakarta pada Senin (10/1/2022).

Apalagi suatu survei menyebutkan sejumlah responden setuju perpanjangan masa pemerintahan Jokowi hingga 2027. Langkah itu sejalan dengan beberapa diskusi yang dilakukannya dengan dunia usaha.

Para pengusaha berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur. Alasannya, para pengusaha baru menghadapi persoalan pendemi Covid-19 dan saat ini perlahan bangkit. 

“Jika harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat akan memberatkan," ujarnya.

Bangsa Indonesia perlu memutuskan persoalan mana yang menjadi prioritasnya, apakah pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi atau memilih kepemimpinan baru melalui pemilu. (ant/moc)