Gemapos.ID (Jakarta) - Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina menyatakan pengenaan biaya cek saldo dan tarik tunai di ATM Link diminta tidak menyulikan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Saya setuju dengan kebijakan untuk mendorong transaksi nontunai, tapi caranya mesti bijak, efisien dan efektif. Saya minta kebijakan Himbara mengenakan biaya pada ATM Link untuk mendorong transaksi nontunai jangan sampai malah mempersulit transaksi pada UMKM," katanya pada beberapa waktu lalu.
Apalagi, tujuan semula Himbara mengembangkan jaringan ATM Link untuk mengurangi biaya operasional. Jadi, biaya layanan yang harus dibayarkan nasabah ini dapat lebih rendah.
Namun, pengusaha di Makassar, Sulawesi Selatan, Muh Adnan berharap suatu manfaat diperoleh nasabah dari pengenaan biaya cek saldo dan biaya tarik tunai di ATM Link. Dia melakukan banyak transaksi di ATM Link.
"Toh tarif ini berlaku hanya untuk ATM Link yang berbeda bank. Sementara untuk ATM Link yang masih satu bank, tidak dikenakan biaya," ujarnya.
Sementara itu pengamat sosial ekonomi, Hatita memperkirakan pemberlakuan tarif cek saldo dan tarik tunai di jaringan ATM Link akan membebani masyarakat saat pandemi Covid-19.
"Kebijakan pemberlakuan tarif itu mulai 1 Juni 2021 untuk jaringan ATM Link Himbara seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN akan mengenakan biaya cek saldo dan tarik tunai akan memberatkan masyarakat," tuturnya.
Pengenaan tarif cek saldo sebesar Rp2.500 dan transaksi tarik tunai sebesar Rp5.000 dinilai kurang tepat saat masyarakat masih tertatih-tatih pada masa pandemi Covid-19.
Pemerintah diharapkan bisa mendorong masyarakat kembali dapat bangkit menata ekonomi untuk keluarganya.
"Namun jika masih dibebani biaya ini itu, bagaimana bisa bangkit dengan melakukan transaksi ekonomi yang dituntut semakin cepat," ucapnya.
Warga Kota Makassar di Kompleks Banta-Bantaeng, Makassar, Chaerunnisa mengamini jika tarif biaya cek saldo dan tarik tunai dipatok sekarang, maka dianggap tidak relevan dengan kondisi keuangan masyarakat sekarang.
"Harusnya di tengah situasi pandemi seperti ini seharusnya pihak bank pemerintah mampu memikirkan ekonomi para nasabahnya," ucapnya.
