Kemenko PMK Koordinasikan Rencana Pembangunan LTSA
Namun menurutnya, masih banyak permasalahan yang terjadi di daerah, misalnya terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM yang dapat mengoperasikan alat pencetakan paspor, sehingga alat-alat yang ada tidak digunakan dan terbengkalai begitu saja. Sementara itu, perwakilan Kementerian Kesehatan melaporkan, sudah menetapkan sarana kesehatan sebanyak 119, yang terdiri dari 44 rumah sakit, 75 Klinik di 19 Provinsi dan 59 Kab/Kota. Output berupa sertifikat VIT yang bisa diakses secara online dilengkapi dengan QR Code sudah berjalan. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat berdasarkan ID. "Bila daerah tidak memiliki layanan kesehatan yang memenuhi syarat, PMI dapat pula dirujuk ke RS tipe C yang ditunjuk untuk melayani CPMI tersebut. Sementara untuk PMI purna yang memiliki masalah kesehatan, dapat dibantu untuk mendapatkan pelayanan," jelasnya. Tahun 2020 ini, BPJS Ketenagakerjaan berencana untuk memperluas layanan kesehatan bagi PMI dengan membangun 5 unit layanan di LTSA dengan pembayaran premi yang bisa dilakukan dengan mudah melalui EDC dan Tokopedia. Dari sisi imigrasi, perwakilan Kemenkumham Isnu Pranowo menyampaikan, hingga Februari 2020, telah dilakukan penundaan keberangkatan sebanyak 1.322 PMI, dan untuk mempermudah pelayanan keimigrasian, kini Kemenkumham memberikan layanan pembuatan dan perpanjangan paspor di mall, karena tekad mereka adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari pertemuan hari ini, Ghafur menegaskan agar tim kecil lintas K/L segera dibentuk dengan leading sector Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga berbagai permasalahan bisa segera didiskusikan secara lebih intensif dan detail. "Tim kecil diharapkan dapat menyusun kriteria untuk melakukan evaluasi terhadap LTSA yang sudah dibangun, serta menganalisa provinsi/kabupaten/kota mana yang dinilai layak untuk dibangun LTSA," sambung Asisten Deputi Pemberdayaan perempuan kemenko PMK Wagiran.(AAN)