Gemapos.ID (Jakarta) Direktur Indo Barometer M Qodari mendorong agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menhan Prabowo Subianto dipasangkan pada Pilpres 2024 melawan surat suara kosong. Hal tersebut mendapat sorotan dari berbagai tokoh yang salah satunya adalah Waketum PPP Arsul Sani.
" Itu skenario tak bakal laku alias tak bakal direspons positif parpol-parpol selaku pemegang kewenangan konstitusional untuk mengajukan paslon dalam pilpres," kata Waketum PPP Arsul Sani kepada wartawan, Senin (12/4/2021).
Lebih lanjut, Arsul juga tidak sepakat dengan M Qodari bahwa majunya Jokowi-Prabowo melawan kotak kosong adalah solusi untuk mencegah perpecahan di masyarakat. Wakil Ketua MPR itu menilai perpecahan bisa dicegah dengan membangun kesadaran kolektif dari partai politik agar mengusung calon presiden dan wakil presiden.
"PPP berpandangan bahwa untuk kurangi keterbelahan rakyat dalam pilpres bukan dengan pilihan mengamandemen UUD 1945, sehingga memungkinkan presiden bisa menjabat 3 kali," papar Arsul.
Arsul mengatakan, jika pasangan calon lebih dari 2, ada kensekuensinya. Salah satu konsekuensinya, pilpres bisa berlangsung dua putaran.
Asrul megatakan, berdasarkan pengalaman sebelumnya dimana pilpres diikuti lebih dari dua paslon, yakni tahun 2004 dan 2009, dan pilpres dengan hanya dua paslon, yakni 2014 dan 2019. Dari masing-masing Pilpres ini pula kita sudah menyaksikan bahwa Pilpres yang diikuti oleh lebih dari paslon tidak menimbulkan isu-isu yang bersifat membelah tajam dan segregatif (memisahkan) masyarakat seperti pada saat 2 Pilpres terakhir yang diikuti dua paslon,
