Gemapos.ID (Bogor) - Indonesia merupakan negara hukum, sehingga hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini merupakan kewajiban penegak hukum untuk menegakannya. secara tegas dan adil.
“Aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankantugasnya," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi empat orang warga Sigi dan enam orang anggota Front Pembela Islam (FPI) yang tewas belum lama ini usai berolah raga sepeda di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (13/12/2020).
Dengan demikian, masyarakat tidak boleh bertindak semena-mena dan berbuat melanggar hukum. Apalagi itu membahayakan bangsa dan negara.
“Aparat hukum juga tidak boleh gentar dan mundur sedikitpun dalam melakukan penegakan,” ujarnya.
Namun, Jokowi mengingatkan aparat penegak hukum pun harus mengikuti aturan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur.
Jika terdapat perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum.
“Mekanisme hukum telah mengatur sejumlah prosedur hingga proses peradilan dengan keputusannya yang harus dihargai,” tegasnya.
Apabila memerlukan keterlibatan lembaga independen, maka Indonesia juga memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jadi, masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya.
"Kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita, menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia," tandasnya.
Jokowi menyampaikan keterangan ini didampingi Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto. (mam)
