Gemapos.ID (Jakarta) - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) mempertanyakan pimpinan DPR yang mempercepat rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang (UU).
Karena, RUU ini masih memuat banyak hal yang pro dan kontra, sehingga itu perlu mendengarkan aspirasi masyarakat.
"Langkah mempercepat rapat paripurna tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi lembaga legislatif," kata Wakil Ketua MPR dari F-PD Syariefuddin Hasan di Jakarta pada Selasa (6/10/2020).
Apalagi, kebijakan itu muncul setelah banyak pemberitaan memuat demonstrasi penolakan RUU Ciptaker oleh kalangan mahasiswa dan buruh.
"Ini akan semakin menurunkan, bahkan mematikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR RI," imbuhnya.
Syarief meneruskan rapat paripurna tidak seharusnya dipercepat. karena ini akan terkesan mengada-ada," paparnya.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI akan dilakukan pada Kamis, 8 Oktober 2020, tapi ini dipercepat secara tiba-tiba menjadi Senin, (5/10/2020). al ini menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat terkait alasan mempercepat pengesahannya.
F-PD MPR menolak pengesahan RUU Ciptaker, karena ini akan merugikan masyarakat seperti penghilangan sanksi pidana bagi perusahaan nakal, UMR semakin rendah, dan jaminan uang pesangon tidak diberikan pengusaha.
Selain itu UU Ciptaker berakibat karyawan kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap dan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) akan semakin besar.
"PHK akan semakin dipermudah, serta hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun," paparnya. (moc)
