Ganjil Genap dan Layanan Transportasi Umum
Kapasitas penumpang KRL sendiri selama masa pandemi dibatasi maksimal 35-45 persen untuk memenuhi ketentuan physical distancing, yang mengakibatkan seringnya terjadi penumpukan penumpang. Satu kereta maksimum diisi 74 penumpang. Guna memenuhi mobilitas warga dan target Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), perlu diciptakan tiga bentuk layanan transportasi umum. Pertama, KRL lebih diprioritaskan kelompok berpenghasilan UMK dan milenial muda berpendapatan kurang dari Rp 10 juta per bulan. Kemudian ada layanan Bus Jabodetabek Residential Connexion yang melayani semua kawasan perumahan dengan tarif subsidi dan tanpa subsidi. Kedua, layanan Bus Jabodetabek Residential Connexion bersubsidi dapat diberikan bagi Kawasan perumahan kelas menengah dengan tarif kisaran (Rp 10 ribu - Rp 15 ribu). Dan ketiga, layanan Bus Jabodetabek Residential Connexion tanpa subsidi diberikan pada perumahan kelas menengah ke atas dengan tarif kisaran Rp 20 ribu – Rp 25 ribu. Operasional KRL di akhir pekan dan hari libur tidak perlu mendapat subsidi (dihapuskan). Anggaran subsidinya dialihkan ke sebagian operasional JR Connexion. Pengoperasian layanan JR Connexion merupakan bagian dari program BPTJ dalam meningkatkan moda share angkutan umum massal sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Sesuai target RITJ, salah satu Indikator Kinerja Utama BPTJ adalah pencapaian moda share angkutan umum massal sebesar 60% pada tahun 2029. Guna mencapai target tersebut, layanan Bus Jabodetabek Residential Connexion (JR Conn) dengan rute point to point menjadi salah satu bentuk inovasi untuk melayani penumpang dari kantong-kantong demand seperti permukiman menuju pusat perkotaan. Alangkah lebih bermakna jika layanan Bus JR Connexion dilengkapi dengan fasilitas tempat sepeda di dalam bus. Dari rumah menggunakan sepeda menuju halte bus. Sepeda dinaikkan ke dalam bus. Setiba di tujuan, sepeda diturunkan dan kembali dikayuh menuju tempat bekerja. Pemda Bodetabek perlu mendukung adanya layanan Bus JR Connexion di wilayahnya. Bahkan, pemda berupaya untuk mendapatkan bantuan Program Pembelian Layanan (Buy the Service/BTS) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk merevitalisasi layanan angkot di daerahnya. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dapat menyelenggarakan program Buy the Service untuk pemda di wilayah Bodetabek. Angkot yang beroperasi sekarang sudah tidak layak digunakan warga di masa pandemi dan akan semakin membikin pengusaha angkutan umum di daerah terpuruk. Dengan Program BTS, pengusaha angkutan umum di daerah dapat bangkit kembali. Pengemudi sudah tidak dipusingkan dengan sistem setoran. Pengemudi mendapat gaji tetap bulanan, tanpa dipengaruhi jumlah penumpang yang diangkut. Pemda DKI Jakarta dan Bodetabek dapat terus meningkatkan fasilitas pesepeda di semua jaringan jalan untuk digunakan perjalanan jarak pendek. Transportasi umum yang sehat Menurut ahli epidemiologi jaga jarak menjadi faktor yang paling signifikan dalam pencegahan penularan dan penyebaran covid-19. Namun dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan di wilayah megapolitan seperti Jabodetabek, soal jaga jarak (physical distancing) bukan urusan yang mudah. Penegakan protokol kesehatan seperti cuci tangan, penggunaan masker, pemeriksaan suhu tubuh, pembersihan sarana dan prasana transportasi secara rutin dengan disinfektan relatif dapat dilaksanakan dengan baik. Paling sulit menegakkan jaga jarak di dalam angkutan umum massal. Untuk meyakinkan warga masih tetap mau menggunakan transportasi umum, pemerintah harus mengawasi penyelenggaran transportasi umum yang higienis, yakni yang mengikuti aturan protokol kesehatan. Program Kebijakan Ganjil Genap dapat diselenggarakan dengan menyeimbangkan penyediaan fasilitas transportasi umum yang sehat mendekati kawasan perumahan dan pemukiman. Jaringan sepeda yang aman, nyaman dan selamat perlu dibangun. Diperlukan kebijakan komprehensif antar instansi untuk mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas di Jakarta. Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat