Tanggapi Jokowi, Nusyirwan PDIP: Menteri Boleh Kampanye, Presiden Netral

Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono (tengah). (gemapos/gesuri.id)
Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono (tengah). (gemapos/gesuri.id)

Gemapos.ID (Jakarta) - Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono menyebut seharusnya Jokowi bersikap netral seperti apa yang pernah diucapkan. Hal tersebut disampaikan merespon presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan presiden boleh kampanye dan memihak, begitu juga dengan menteri.

"Seharusnya presiden bersikap seperti yang diucapkannya sendiri yaitu 'netral'," kata Nusyirwan kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).

Nusyirwan menilai wajar jika sikap memihak dilakukan oleh seorang mentri. Menurutnya, menteri merupakan representasi partai politik yang mengusung capres-cawapres.

"Kalau menteri karena dari berbagai representasi partai koalisi pemerintah saat ini, wajar kampanye untuk partai yang mengusulkan menjadi menteri," ungkapnya.

Nusyirwan kemudian menyebut saat ini beberapa menteri sudah melakukan kampanye dan menunjukkan dukungan ke paslon. Menurutnya Jokowi terlambat untuk mengatakan hal tersebut.

"Saat ini sudah terjadi, beberapa menteri sudah melakukan kampanye, Eric Thohir selaku Menteri BUMN sudah kampanye untuk 02," ujarnya.

"Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi sudah terlambat," imbuh Nusyirwan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye. Jokowi juga menegaskan bahwa presiden, boleh juga memihak. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri penyerahan Alutsista udara di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Jokowi menjawab pertanyaan wartawan yang mempertanyakan menteri bisa menjadi tim sukses salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak," katanya dihadapan wartawan.

Dirinya mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Mengingat, pejabat politik Presiden juga pejabat publik.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.

"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," sambungnya. (ns)