Gemapos.ID (Jakarta) - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon memimpin delegasi ke Sidang Darurat ke-5 Parlemen OKI (Organisasi Konferensi Islam) atau PUIC (Parliamentary Union of OIC Countries) dan pertemuan perdana Komisi Khusus Palestina Parlemen Asia atau APA (Asian Parliamentary Assembly), Teheran, Iran 10-11 Januari 2024. 

Hadir para Ketua Parlemen Negara-Negara OKI dan sejumlah delegasi Parlemen negara-negara Asia. Dalam pertemuan maraton tersebut, Fadli Zon mengusulkan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan Parlemen OKI dan Parlemen Asia dalam upaya mendukung perjuangan bangsa Palestina.

“Ini bukan pertemuan pertama, sementara situasi di Palestina terus memburuk. Tak boleh sekadar business as usual. Rakyat Palestina menunggu langkah konkret kita,” ujar Fadli dalam siaran persnya seperti dikutip gemapos, di Jakarta, Minggu (14/1/2024).

Lebih lanjut, Fadli menyampaikan situasi di Palestina yang sangat mengerikan. Diungkapkannya, lebih dari 70 persen korban meninggal adalah anak-anak dan perempuan, lebih dari 70 persen infrastruktur sipil di Jalur Gaza hancur total, bayang-bayang ancaman kelaparan, dan rata-rata jumlah anak yang terbunuh setiap hari di Jalur Gaza lebih dari 100.

“Data-data kekejaman Israel luar biasa tak ada bandingan preseden kejahatannya di abad ini. Kita tak punya cukup waktu untuk sekadar berdiskusi. Yang benar-benar dibutuhkan saat ini adalah langkah-langkah konkret sebagai Parlemen,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Maka, Fadli mengusulkan langkah-langkah konkret, antara lain Parlemen OKI memberikan dukungan penuh atas permohonan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional, mendorong Palestina menjadi anggota penuh PBB, menolak normalisasi dengan Israel, mendukung gerakan isolasi Israel dari interaksi antarnegara melalui kampanye BDS dan mengirim surat resmi ke Inter-Parliamentary Union (IPU).

Tujuannya, tegas Fadli, yakni untuk mendesak penangguhan keanggotaan Israel, menyampaikan kecaman keras atas standar ganda dan hipokrit sejumlah negara Barat, mendesak reformasi PBB, dan menetapkan Israel sebagai negara teroris dan rezim apartheid. (ft)