Ditanya Komitmen Soal Riset, Cak Imin: Evaluasi dan 'Slepet'

Tangkapan layar - Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat debat cawapres, Jumat (22/12/2023). (gemapos/youtube KPU RI)
Tangkapan layar - Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat debat cawapres, Jumat (22/12/2023). (gemapos/youtube KPU RI)

Gemapos.ID (Jakarta) - Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melaksankan kegiatan diskusi bersama anak-anak muda di Semarang. Cak Imin dalam diskusi itu mengungkapkan gagasannya terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Pada kesempatan tersebut, Cak Imin juga menjelaskan komitmen mengenai dana riset yang dikemukakannya dalam visi dan misi. Dirinya menjelaskan akan mengamati penggunaan pendanaan lembaga riset itu sendiri.

"Berbagai langkah harus segara kita ambil menyangkut pertama tentu pendanaan. Pendanaan bukan hanya jumlah uangnya. Tapi penggunaan keuangannya," ungkap Cak Imin menanggapi pertanyaan mengenai komitmen dana riset di Semarang, Senin (25/12/2023).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan selama ini telah bertemu dengan beberapa peneliti dari beberapa kampus. Dirinya menilai biaya riset yang kecil tidak sepadan dengan prosedur penelitian. Atas dasar tersebut, Cak imin berjanji akan meningkatkan persentase pendanaan untuk riset.

"Minimal dana riset di negara kita itu 3% karena apa? Karena kalau nggak kita hanya menjadi negara konsumen," jelas Cak Imin.

Selain melakukan penambahan persentase dana riset, Cak Imin juga berencana mengevaluasi tata kelola lembaga riset yakni BRIN (Badan Riset dan Inovasi Negara). Istilah 'slepet' kembali digunakan untuk mengevaluasi sistem kerja lembaga tersebut.

"Pasti-pasti (dislepet). BRIN itu harus kita evaluasi semua tata kelola dan sistem kerjanya. Yes, kita hampir sama idenya dengan teman tadi itu (penanya) minimal 3 persen (dari APBN). Karena kan hilir hulu ya, riset doang mubazir, dana kecil mubazir. Hilir hulu itu apa? Memulai dari perencanaan dana riset sampe user," tutur Cak Imin.

"Usernya kalau dikit juga rugi, harus masal. Masal yang bisa cuman pemerintah. Pemerintah harus memaksa ya, bersifat memaksa. Setiap produk itu menjadi mass produk dari hasil riset. Terutama agromaritim. Penyempurnaan ada pembenahan konsep juga," tambah Cak Imin. (ns)