PKS Kritik Soal Kebijakan Pupuk Jokowi

Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono. (foto:gemapos/PKS)
Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono. (foto:gemapos/PKS)

Gemapos.ID (Jakarta) - Ramainya pembahasan pupuk akhirnya sampai di debat Capres Cawapres, walaupun tema utamanya bukan terkait pangan yang di dalamnya ada pupuk. Bahkan Presiden Jokowi saat kunjungan ke Kabupaten Pekalongan berdialog dengan petani menjanjikan akan menambah subsidi pupuk untuk petani.

"Ini memberikan penjelasan bahwa sebenarnya Presiden Jokowi tidak memahami problem kebijakan soal pupuk secara utuh, bagaimana realisasinya dan termasuk anggaran yang digunakan untuk subsidi pupuk selama 9 tahun menjabat," papar Riyono, Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan dalam keterangannya yang dikutip gemapos, Sabtu (16/12/2023).

Ia menunjukkan data tahun 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, lalu 2020 turun jadi Rp31 triliun, pada 2021 turun lagi jadi Rp29,1 triliun, pada 2022 turun jadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 hanya menjadi Rp24 triliun. Artinya, dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 T.

"Angka subsidi pupuk berkurang 10 T bagi petani ini sangat penting, kebijakan ini membuktikan bahwa sesungguhnya pertanian dan petani sudah bukan menjadi prioritas Presiden Jokowi," ulas Riyono.

Janji Jokowi menambah anggaran subsidi pupuk di hadapan petani menurutnya patut di pertanyakan, sejak tahun 2019 - 2023 anggaran subsidi pupuk turun terus menerus. Hal ini kata Royono membuktikan bahwa keberpihakan Presiden kepada petani tidak serius.

"Keberpihakan Presiden kepada petani patut di pertanyakan, selama 5 tahun masalah pupuk selalu terjadi setiap musim tanam tiba," tutup Riyono. (rk)