Gemapos.ID (Jakarta) Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman meminta kriminalisasi terhadap pihak yang melontarkan kritik terhadap penguasa dihentikan. Hal ini Benny sampaikan di tengah ramainya laporan terhadap Rocky Gerung imbas mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut Benny, masyarakat seharusnya bersyukur ada pihak yang masih berani melontarkan kritik terhadap penguasa.

"Mencari orang yang mau dan berani kritik kekuasaan di zaman sekarang sulitnya setengah mati, sesulit memasukkan burung onta ke lubang jarum," cuit Benny melalui akun Twitter pribadinya, @BennyHarmanID, Ahad, 6 Agustus 2023. Tempo sudah meminta izin kepada Benny untuk mengutip cuitan tersebut.

Menurut Benny, perlu insentif khusus yang disediakan agar ada pihak yang berani mengkritik pemerintah. Hal itu dilakukan melalui memenciptakan iklim sosial yang sehat agar kritik kekuasaan bisa tumbuh dan berkembang.

"Kritik dan para pengkritik yang bermutu hanya tumbuh jika ada iklim politik yang sehat dan demokratis. Hentikankan lah upaya membuli dan kriminalisasi terhadap para pengkritik!" kata Benny.

Selain itu, Benny menyebut pernyataan yang Rocky Gerung sampaikan ke Presiden Jokowi bukan hinaan, melainkan merupakan kritik terhadap kekuasaan. Sebelumnya, Rocky dianggap menghina Jokowi karena menyebut "baj*ngan tol*l" dalam kritiknya kepada Jokowi.

"Kritik Rocky itu adalah kritik kekuasaan bukan kritik pribadi. Karena beliau Presiden pilihan rakyat, kekuasaan yang ada padanya berasal dari rakyat bukan dari Tuhan. Karena dari rakyat asalnya maka rakyat silahkan kritik setajam-tajamnya dan sekejam-kejamnya. Sekasar mungkin juga silahkan," cuit Benny.

Sebelumnya rekaman video viral memperlihatkan Rocky Gerung melontarkan perkataan yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Dalam rekaman itu, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan kepentingan sendiri di penghujung masa jabatannya sebagai Presiden. Rocky juga melontarkan kata kasar.

Imbas dari pernyataan tersebut, sejumlah organisasi relawan Jokowi yang terdiri atas Barikade 98, Foreder, Sekber Jokowi Nusantara, ABJ, JPKP, SOLMET, Relawan Indonesia Bersatu, Barisan Pembaharuan, AKAR, Indonesia Hari Ini (IHI), SEKNAS, dan Bara JP, mendatangi Bareskrim untuk membuat laporan. Namun, Bareskrim Polri menolak laporan tersebut.(da)