Menko Airlangga: Dimana Ada Industri Tidak Ada Kemiskinan

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) 2023, Jakarta, Kamis (7/12/2023). (gemapos/Kemenko Bidang Perekonomian RI)
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) 2023, Jakarta, Kamis (7/12/2023). (gemapos/Kemenko Bidang Perekonomian RI)

Gemapos.ID (Jakarta) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) 2023 menghimbau tingkatkan sektor industri guna kurangi kemiskinan masyarakat.

“Temanya pemilu damai, tentu pemilu damai tergantung kita semua, tetapi salah satu kelebihan Indonesia dibandingkan negara lain, itu kita punya pemilu setiap lima tahun, dan menghasilkan kepemimpinan dan pemerintah yang stabil. Itu sangat diapresiasi oleh dunia. Karena Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara. Asia Tenggara damai karena Indonesia. Ekonomi Asia Tenggara 40 persen ada di Indonesia. Maka kita menjadi center of gravity. Kita sekarang menjadi pusat dari pada pertumbuhan,” ujar Airlangga Hartarto dalam KADIN 2023 ‘Pemilu Damai, Ekonomi Tumbuh Menuju Indonesia Emas 2045, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Airlangga menghimbau agar KADIN dapat menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan baik.

“Saya tidak ingin ada kemiskinan di mana industri itu ada. Industri itu punya CSR, nah CSR itu diharapkan dapat mendorong multiplier effeect kepada Masyarakat,” lanjutnya.

Diketahui bahwa visi dari Indonesia Emas 2045 adalah ‘Indonesia Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan’ sasaran PDB Nominal sebesar USD 9,8 triliun (lima besar PDB), GNI  per kapita USD 30.000. sedangkan porsi penduduk middle income sebesar 80 persen, industri manufaktur mencakup 28 persen PDB dan menyerap 25,2 persen tenaga kerja.

Adapun cara untuk mencapai hal tersebut, Airlangga mengatakan bahwa pendekatan pembangunan yang tranformatif perlu untuk dilakukan. Perlu untuk mengubah nilai tambah rendah menjadi nilai tambah tinggi, butuh lompatan-lompatan besar, serta dibutuhkan pemimpin yang berani.

Dalam masa pemerintah Presiden Jokowi, tranformasi ini sudah mulai dilakukan. Indonesia berperan aktif dalam berbagai dorum kerja sama internasional yakni G20, APEC, ASEAN, dan RCEP. Indonesia juga sudah bergabung dengan kerja sama ekonomi Indo Pacific Economy Framework (IPEF) dan sedang melakukan proses aksesi menjadi anggota OECD. Selain itu Indonesia juga tengah menyelesaikan perundingan kerja sama internasional baik bilateral maupun regional meliputi Indonesia-EU CEPA (IEU-CEPA) dan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Saat ini Indonesia sedang bersiap menjadi pelapor Carbon Capture Storage di ASEAN guna mengurangi emisi gas rumah kaca.

Salah satu langkah utama dalam menuju Indonesia Maju adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama melalui digitalisasi.

“Nah ASEAN salah satu yang pertama yang mengembangkan Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Itu leaders declaration. Di mana kalau business as asual, ekonomi digital ASEAN hanya USD 1 triliun. Tetapi dengan DEFA, interoperability, kemudian dengan ekosistem yang sama termasuk local currency transaction dan payment, itu kita sydah bisa jalan di lima negara ASEAN dan akan menyusul Jepang dan Korea. Dengan ini semua jalan, insyaallah ekonominya akan naik jadi USD 2triliun. Dan dari USD 2 trilium, USD 600-800 miliar dari Indonesia,” pungkas Airlangga kembali.

Pihak yang turut hadir dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan, Kepala Badan Pangan Nasional, Plt. Gubernur Lemhanas, Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia. Tidak lupa Kemenko Perekonomian, Plh. Ketua Umum KADIN, Jajaran Ketua Dewan KADIN, serta para Pengurus KADIN Indonesia, KADIN Provinsi, KADIN Kab/Kota dan Ketua Umum Asosiasi Himpunan Anggota KADIN. (kt)