Gemapos.ID (Jakarta) - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan nilai penegakan hukum hingga HAM di Indonesia era Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat rapor buruk. Penilain tersebut buntut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.

Bahkan Ganjar secara kongkrit memberikan nilai 5 dari 10 untuk penengakan hukum dan HAM era Jokowi. Hal tersebut disampaiakan saat menjawab pertanyaan salah satu panelis yaitu Zainal Arifin Mochtar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11/2023).

"Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?" tanya Arifin Mochtar.

Pertanyaan juga dilanjutkan terkait mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan.

"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya," ujar Ganjar mengungkit terkait putusan MK.

Ganjar beralasan, dari putusan tersebut dinilai sarat intervensi dan terlihat jelas.

"Rekayasa dan intervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," jelas mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

pada kesempatan berikutnya , Zainal Arifin Mochtar kembali bertanya kepada Ganjar, terkait angka kongkrit penialainnya atas kinerja penegakan hukum, HAM, hingga korupsi dalam pemerintahan Jokowi.

Pertanyaan tersebut kemudian direspon singkat oleh Ganjar dengan menyebut nilainya menurun.

"Dengan kasus itu jeblok," sebut Ganjar.

"Kira-kira berapa poinnya? 1-10?" tanya Arifin memastikan.

"5," singkat Ganjar yang kemudian disambut riuh hadirin

Sebagai informasi, Ganjar sendiri dalam Pemilu 2024 berpasangan dengan Mahfud Md dan mendapatkan nomor urut 3. Mahfud sendiri berstatus sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) saat ini.