Gemapos.ID (Jakarta) - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali, menyoroti dokumen diduga pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024. Dirinya mengaku khawatir pakta integritas serupa tidak hanya terjadi di sorong, namun juga ada di daerah-daerah lain.

"Jangan-jangan bukan cuma Sorong? Bisa jadi. Coba cek semua pejabat-pejabat daerah. Karena kalau ini modusnya, kan ini dilakukan partai politik kan," kata Ahmad Ali, kepada wartawan, Kamis (16/11/2023).

Ali juga sempat menyinggung soal partai yang hari ini memberikan berbagai macam tuduhan negatif terhadap lawan politik dengan cara-cara tertentu.

"Nah kalau institusi negara itu sudah terlibat seperti itu, terus hari ini ada partai politik yang maling teriak maling, menyalahkan polisi dan lain-lain, padahal bisa jadi mereka, bisa jadi mereka sudah melakukan semua daerah. Di Sorong itu bukan kasus pertama menurut saya. Bisa jadi semua pejabat bupati seperti itu," tegas Ali.

Ali juga menambahkan bahwa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga harus menyikapi pakta integritas tersebut. Sebab, kata Ali, Jokowi dituduh mengerhkan institusi untuk memenangkan salah satu paslon di Pemilu 2024.

"Dengan situasi ini, Pak Presiden memang sudah harus terlibat menyikapi ini. Supaya jangan hanya beliau saja yang diserang. Kan sekarang Pak Jokowi yang diserang mengerahkan institusi dan lain-lain kan," ucapnya.

Ali menyampaikan, Bawaslu selaku pengawas pemilu juga harus menjalankan tugasnya. Dengan beredarnya dokumen diduga pakta integritas itu, Ali menyarankan agar Pj bupati di daerah untuk dipilih ulang.

"Bawaslu sebagai pengawas pasti, tapi ini institusi negara. Negara harus lebih berhati-hati dengan kejadian di Sorong. Kalau perlu, semua Pj bupati hari ini dikocok lagi. Pj Gubernur bisa jadi mereka bisa terjadi sepert itu. Ini praktik tidak bagus untuk demokrasi," imbuhnya.

Sebelumnya beredar di media sosial dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan dari Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar dalam Pemilu 2024. Hal ini menjadi sorotan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Benny K Harman. (ns)