Gemapos.ID (Jakarta)- Platform PLN Climate Click diinisiasi PT PLN (Persero) sebagai instrumen pendukung perdagangan karbon antarpembangkit listrik di Indonesia. Melalui PLN Climate Click tersebut, perkembangan dan langkah dekarbonisasi yang dilakukan PLN dapat dimonitor secara berkala.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo lewat keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, menjelaskan perdagangan karbon sudah menjadi tren di kancah global, Indonesia juga menginisiasi hal ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dan mengontrol emisi karbon yang dapat dimonitor secara langsung.

"Peluncuran aplikasi PLN Climate Click merupakan wujud komitmen PLN dalam mendukung program pemerintah dalam mencapai nationally determined contribution (NDC) pada 2030 dan mencapai net zero emission (NZE) pada 2060," ujar Darmawan.

Platform PLN Climate Click yang sudah efektif berjalan sejak Jumat (8/9/2023) itu diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk memantau langsung proses dekarbonisasi di PLN.

PLN Climate Click, lanjut dia, diharapkan juga merupakan bentuk pemanfaatan teknologi sebagai tools dalam upaya beradaptasi dengan perubahan iklim dan juga mengurangi dampak negatifnya.

"Dengan menggunakan teknologi digital untuk mengumpulkan dan menganalisis data, diharapkan kita dapat mengambil keputusan dan tindakan yang lebih baik, tepat, cepat, dan efektif," tuturnya.

PLN menyebut inovasi yang dilakukan itu juga merupakan bagian dari komitmen PLN untuk mendukung upaya dalam menghadapi perubahan iklim yang dampaknya sudah mulai dirasakan. Aplikasi tersebut merupakan salah satu bentuk penguatan tata kelola perubahan iklim PLN.

Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi menjelaskan dalam aplikasi itu juga akan tersaji data berupa inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) scope 1 (emisi langsung), scope 2, dan scope 3 (emisi tidak langsung).

Kemudian, perdagangan emisi dan offset karbon, aksi mitigasi perubahan iklim, dan aksi adaptasi perubahan iklim di lingkungan PLN Grup.

Dalam melaksanakan perdagangan karbon, Evy mengatakan PLN berpedoman pada peraturan implementasi nilai ekonomi karbon (NEK) dan saat ini, PLN memiliki setidaknya lima entitas perusahaan yang berperan dalam implementasi NEK sebagai bagian dari pengembangan bisnis perusahaan.

Kelima entitas tersebut, yakni PT PLN Indonesia Power (IP) dan PT PLN Nusantara Power (NP) yang berperan sebagai pelaku perdagangan karbon, PT PLN Icon Plus sebagai penyedia dan pengembang platform perdagangan karbon, PT Energy Management Indonesia (EMI) sebagai management office perdagangan karbon, dan PLN Pusat Sertifikasi (Pusertif) sebagai lembaga validasi dan verifikasi.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nani Hendiarti menyampaikan penyelenggaraan NEK dilakukan untuk mendukung pencapaian target NDC. Perdagangan karbon tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga ke luar negeri.

"Untuk itu, perlu disusun skema perdagangan karbon luar negeri yang dapat mengakomodasi pasar wajib dan pasar sukarela dalam upaya mendorong mobilisasi pendanaan internasional untuk mitigasi iklim. Selanjutnya, PLN diharapkan bisa menjadi penyuplai utama offset karbon dari pembangkit EBT," ujar Nani.

Sedangkan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan apa yang dilakukan oleh PLN dengan meluncurkan aplikasi PLN Climate Click juga sebagai upaya kolektif dan kolaboratif dalam upaya penanganan perubahan iklim.

"Hal tersebut juga mendapat respons positif, di mana PLN nantinya dapat berperan sebagai supply management office untuk perdagangan karbon di sektor energi," kata dia.(ri)