Gemapos.ID (Jakarta) - Komite Mahasiswa dan Pemuda Papua untuk Indonesia (KOMPPI) dan Pemuda Pancasila MPN P2W Indonesia Timur mendesak evaluasi Otsus Papua dan Papua Barat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Jumat (27/11/2020).
Mereka adalah gabungan mahasiswa Papua, Papua Barat, dan masyarakat di Jakarta yang berjumlah sekitar 50 orang.
Koordinator Lapangan, Petrodes Mega Keliduan, mendesak pemerintah pusat segera melakukan evaluasi terhadap Otsus Papua dan Papua Barat.
"Otonomi khusus itu milik rakyat dan otonomi khusus itu tidak pernah salah. Kalau demikian maka siapa yang salah?” katanya.
Otsus sudah pernah dievaluasi sebanyak dua kali, namun hasil ini tidak pernah diketahui publik. Padahal, otsus ini merupakan milik rakyat dan tidak pernah salah. “Tidak pernah ada otonomi khusus tanpa ada masyarakat Papua,” ujarnya.
Otsus tidak pernah salah, karena ini dibentuk dari peraturan perundang-undangan. Kesalahan terjadi pada birokrat di pusat dan daerah.
Dana yang digelontorkan untuk otsus mencapai Rp129 trilun. Namun, dana tersebut menguap tanpa ada kemajuan yang berarti untuk rakyat Papua dan Papua Barat.
"Saya bertanya kepada Anda kalian di sini apakah Anda merasakan manfaat Otsus? Apakah Anda masih tetap merasakan kelaparan dan kemelaratan?" tanya Mega yang langsung dijawab “Iya kami merasakan kelaparan dan kemelaratan” oleh para anggota demonstran.
Mega mendesak aparat untuk menindak tegas para birokrat yang telah menyalagunakan dana otsus untuk kepentingannya sendiri. "Kami minta KPK juga agar turun tangan di Papua, jangan membiarkan penyalahgunaan anggaran terjadi di Papua," tegasnya.
Orasi yang berlangsung selama 15 menit itu kemudian diterima oleh perwakilan dari Kemendagri yakni Ottow Awarawi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri.
Ottow mengemukakan dia atas nama menteri dalam negeri menerima tuntutan suara dari perwakilan Papua dan Papua Barat.
"Tapi kita semua harus sadar bahwa pemerintah telah melakukan hal yang baik selama ini dengan memberlakukan otsus. Otsus ini adalah bukti keberpihakan pemerintah pusat terhadap orang Papua dan Papua Barat,” ujarnya.
Menyoal tuntutan untuk memeriksa para oknum pejabat daerah yang menyalahgunakan dana Otsus tersebut, papar Ottow, hal tersebut akan diteruskan ke pihak yang bertanggung jawab. Bahkan, pihaknya setuju terhadap aspirasi tersebut.
‘Perhatian pemerintah pusat terhadap putera-puteri Papua dan Papua Barat saat ini sangat besar,” tandasnya.
Hal itu bisa terlihat dari jumlah putera-puteri Papua dan Papua Barat yang bertugas di kementerian/lembaga mencapai 300 orang. (adm)
