Gemapos.ID (Jakarta) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal terus memangkas jumlah pegawai Kementerian Keuangan salah satunya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Hal ini sebagai dampak dari pelaksanaan otomatisasi alias digitalisasi layanan.

Sri Mulyani mengatakan pemangkasan pegawai DJPb akan diimbangi dengan peningkatan kualifikasi atau penilaian kompetensi dan kemampuan dari pegawai negeri sipil (PNS) itu sendiri.

"Itu dulu jaman baheula (jumlah pegawai DJPb) masih 15.000 waktu saya masuk jadi menteri keuangan, sekarang sudah turun 6.000. Kita sekarang mau mengubah karena otomatisasi dengan konstan dan lain-lain kita mungkin akan turun lagi, namun kualifikasinya ditingkatkan," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (4/9/2023).

Secara total jumlah pegawai Kemenkeu memang terus mengalami penurunan. Berdasarkan bahan paparannya, dari jumlah 82.468 pegawai pada 2020 menjadi 78.882 pegawai di 2023. Jumlah itu ditargetkan masih akan terus berkurang hingga menjadi 78.520 pegawai di 2024.

Sri Mulyani tidak ingin pegawai DJPb di kanwil hanya menjadi eksekutor. Bendahara Negara itu menilai perlu untuk lebih ditanamkan sifat pemimpin yang intelektual, salah satunya melalui berbagai pelatihan.

"Jumlahnya nanti yang bisa otomatisasi, kita otomatisasi. Jadi dari sisi kanwil perbendaharaan memang shrinking, makanya ini aset-asetnya juga menjadi konsekuensi kita semuanya. Aset ini kita akan tata lagi karena yang dibutuhkan sekarang untuk pajak, kekayaan negara itu menjadi makin penting," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut dalam melakukan pelatihan pihaknya mengundang berbagai ekonom di daerah. Dengan kualitas pegawai yang ditingkatkan, maka semakin menciptakan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.

"Intellectual leadership-nya harus makin naik, nah ini yang kami bekerja sama dengan para ekonom-ekonom di daerah kita sudah mengundang mereka, kita juga melakukan training dan sekarang setiap bulan mereka kita minta melakukan press statement seperti kita di pusat, APBD, APBN seperti apa pelaksanaannya," ucapnya.(da)