Gemapos.ID (Jakarta)- Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua  Barat, memberikan dana hibah sebesar Rp2,1 miliar untuk 146 kelompok tani agar bisa menghadapi kelangkaan pupuk kimia saat ini.

Kepala Dinas Pertanian, Hortikultura dan Tanaman Pangan Manokwari, Kukuh Saptoyudo di Manokwari, Rabu, mengatakan setiap kelompok tani mendapatkan dana hibah Rp15 juta dari APBD Manokwari 2023.

"Kelompok tani terdiri atas 96 kelompok tani padi dan 50 kelompok tani palawija. Hibah tersebut untuk membeli pupuk nitrogen phospat kalium (NPK) non subsidi dan pestisida cair," katanya.

Kukuh menjelaskan, dengan anggaran Rp15 juta, masih-masing kelompok petani mendapatkan 700 kg pupuk NPK non subsidi seharga Rp17.500 per kg dan 4 liter pestisida cair dengan harga Rp 250 ribu per liter. "Memang selisih harga pupuk subsidi dengan non subsidi cukup jauh. Pupuk NPK subsidi harganya Rp3.000/kg," katanya.

Ia menjelaskan, tahun ini, dari 3.600 ton kebutuhan pupuk NPK subsidi untuk Kabupaten Manokwari, hanya disetujui 700 ton.

Karena itu Pemkab Manokwari memberikan dana hibah sebagai stimulan jangka pendek agar petani mampu menghadapi kelangkaan pupuk. Jumlah pupuk yang dibantu melalui hibah pemerintah juga masih jauh dari kebutuhan petani.

"Satu kelompok tani butuh setidaknya membutuhkan 150 kg pupuk NPK untuk 1 hektare sawah. Jadi 700 kg ini sebenarnya tidak mencukupi kebutuhan. Tapi ini adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah meski memiliki keterbatasan anggaran," ujarnya.

Kukuh menjelaskan, langkah lain yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan pupuk adalah Dinas Pertanian menggandeng Bank Indonesia (BI) membuat projek percontohan pengembangan pertanian terpadu untuk menghasilkan pupuk organik.

"Petani di Manokwari juga punya ternak. Karenanya kami akan membuat pertanian terpadu di mana kotoran ternak dibuat pupuk organik. Kami akan uji coba di Kampung Macuan, Distrik Masni. Mau tidak mau pupuk organik harus dikembangkan," ujarnya.(ra)