Gemapos.ID (Jakarta) - Anggota DPRD DKI Jakarta Eneng Maliyanasari menyebut saat ini isu polusi udara adalah masalah yang nyata. Dia menyebut saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah mengagendakan pembelian mobil listrik dalam upaya pengurangan polusi.

Hal itu dia ungkapkan saat menjadi narasumber dalam diskusi “Solusi Konkrit untuk Penanganan Polusi Udara di Jakarta” bertempat di Gora Coffee & Eatry Tebet, Jakarta, Rabu (23/8/2023) sore.

“Sebagai pengambil kebijakan, isu ini belum menjadi populer di DRPD DKI Jakarta. Solusinya adalah, Pemprov akan mengadakan pembelian kendaraan listrik,” kata Milli, sapaan akrab Eneng Maliyanasari itu.

Menurut politisi PSI itu, saat ini di DPRD DKI Jakarta merupakan pekan pengambilan keputusan untuk anggaran 2024, termasuk juga penangan polusi udara. Namun, belum ada penganggaran khusus untuk masalah polusi udara.

“Kebetulan kita di DPRD sekarang adalah pekan pengambilan keputusan membahas anggaran 2024 termasuk juga penangan polusi udara,” ujarnya.

“Dari daftar anggaran belanja yang ada, ternyata untuk penanganan polusi udara tidak ada anggaran khusus,” imbuh legislator yang juga Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta itu.

Untuk itu, ia membutuhkan aspirasi dari Masyarakat untuk bisa dibawa dalam rapat-rapat di dewan terutama untuk masalah penanganan polusi udara di Jakarta.

Selain Milli, dalam diskusi itu hadir juga sebagai narasumber Co-Founder Bicara Udara, Novita Natalia K. dan Ketua DPP PSI Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak, Imelda Berwanty Purba sebagai moderator.

Novita dalam kesempatan itu mengungkapkan jika masalah pencemaran udara bukan hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi juga menyangkut masalah Kesehatan.

“Masalah polusi udara ini bukan karena masalah lingkungan, tetapi adalah masalah kesehatan dan sekarang menjadi program prioritas pemerintah. Terdampak dengan anggaran biaya BPJS,” kata Novita.

“Isu strategis saat ini adalah fasilitas Kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya isu polusi udara bukan lagi hal yang baru. Bedanya adalah saat ini ada resiko Kesehatan serius yang dihadapi masayarakat serta penyebaran informasi yang masif di berbagai media.

“Kenapa isu ini naik? Karena adanya pulosi udara ada faktor resiko kesehatan karena adany media informasi yg sangat mudah di cari,” ujarnya.

Sebagai upaya terdekat yang bisa dilakukan menurut Novita adalah mengendalikan sumber penghasil polutan pencemar udara di Jakarta.

“Yang bisa di kontrol adalah transportasi publik, industri. Hal yang paling deket adalah pembakaran sampah,” tegasnya.

Di lain sisi, Imelda Berwanty Purba sebagai moderator juga memberikan statement bahwa Kesehatan harus menjadi isu utama dalam penanganan polusi udara di Jakarta.

“Menurut saya kesehatan seharusnya urutan pertama krn klw kesehatan terganggu semua urusan akan terganggu,” ukarnya.

Selanjutnya menurutnya baru terkait pemantauan udara berkala dan tepat dalam upaya memperoleh data akurat dalam rangka penanggulangan dan penanganan yang lebih efisien.

“Data validnya seperti apa untuk di Jakarta? apakah masyarakat umum bisa mengakses data itu degnan mudah sehingga ada solusi yang ditawarkan? Data bisa di akses, tapi hasilnya nya tidak baik dan sering kali delay,” ungkapnya.

Dari diskusi itu, Imelda menyimpulkan salah satu solusi konkret untuk masalah polusi udara Jakarta adalah pemerintah menambahkan alat sensor polusi udara. Selain itu juga adanya kalibrasi data yang bisa diakses masyarakat. Data sensor tersebut bisa dijadikan peringatan dini dan bahan evaluasi. (jk)