Presiden Jokowi Tampik Isu Munaslub Golkar Campur Tangan Pemerintah

Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (27/7/2023) (foto: ant)
Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (27/7/2023) (foto: ant)


Gemapos.ID (Jakarta) Presiden Joko Widodo menampik berhembusnya isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang dikaitkan dengan Pemerintahan. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (27/7).

“Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.

Jokowi mengatakan jika ada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mendorong digelarnya munaslub guna menggantikan ketua umum Partai Golkar yang sedang menjabat, itu adalah urusan masing-masing. Saat ini, Patai Golkar dipimpin ketua umum Airlangga Hartarto yang juga menjadi bakal calon presiden Pemilu 2024 dari partai tersebut.

“Kalau Pak Luhut (Luhut Panjaitan), Pak Bahlil (Bahlil Lahadalia), ada Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) punya keinginan itu urusan beliau-beliau. Bukan urusan kita. Urusan internal Golkar,” ujar Jokowi.

Kabar rencana penyelenggaraan Munaslub Golkar mengemuka setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui penyelenggaraan Munaslub.

Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum DPP Partai Golkar.

Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, arah politik Partai Golkar saat ini tidak jelas. Padahal, waktu pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menyisakan waktu tiga bulan lagi yakni pada Oktober 2023.

"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian. Memimpin (sebagai) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara dari 14 persen naik," ujar Lawrence TP Siburian di Jakarta, Selasa (12/7).

Sementara, Airlangga Hartarto menilai tidak ada rencana penyelenggaraan Munaslub. Dia mendorong pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai Golkar menunggu dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.

“Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar ke 2024,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu (13/7). (aan)