Gemapos.ID (Jakarta)-Koordinator Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Edo Rakhman berpendapat rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka lahan persawahan baru saat pandemi Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona) bisa mengeksploitasi lingkungan.
Rencana ini pernah dilakukan Pemerintah Orde Baru (Orba) pada proyek ‘Lahan Gambut Sejuta Hektar’ dengan hasil yang tak signifikan.
“Rencana pembukaan lahan sawah baru dilatarbelakangi atas ketidakpahaman terhadap ekosistem gambut. Jika pembukaan lahan baru terus digencarkan, maka yang didapatkan adalah peningkatan bencana ekologis,” katanya pada Rabu (29/4/2020).
Apabila Presiden Jokowi ingin membuka lahan persawahan baru harus dilakukan kajian seperti daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Sebenarnya, untuk mengatasi ancaman krisis pangan dapat dilakukan Presiden Jokowi dengan memberikan hak atas tanah kepada para petani. Selain itu memberikan perlindungan kepada petani.
Selama ini Presiden Jokowi hanya melakukan industrialisasi lahan yang berakibat kelompok petani kehilangan tanahnya. Lahan pertanian digusur untuk pembukaan kelapa sawit dan kepentingan industri batu bara.
Sejauh ini agenda reforma agraria melalui program perhutanan sosial dan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) tak berbanding dengan capaian di lapangan.
Hal serupa terjadi pada program cetak sawah yang dikerjalan oleh Tentara Nasinal Indonesia (TNI) bersama Kementerian Pertanian (Kementan). Pada saat yang sama petani kesulitan lahan, dan tidak jarang berhadapan dengan konflik agraria.
Konflik agraria terjadi ketika Presiden Jokowi mengundang investor dengan menyiapkan lahan-lahan baru.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Jokowi memerintahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka lahan persawahan baru untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19.
Pembukaan ini akan dilakukan pada lahan basah dan lahan gambut di Kalimantan Tengah seluas 900.000 lebih hektar (ha). Lahan lainnya telah tersedia 300,000 dan lahan milik BUMN sekitar 200.000 ha “Saat ini sudah dibuat perencanaan agar lahan tersebut bisa ditanami padi,” ucapnya. (mam)
