Gemapos.ID (Jakarta) The Political Literacy Institute mengusulkan pemerintah menerapkan Finding Conclusion Recomendation (FCR). Kebijakan itu dilakukan supaya komunikasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data secara akurat dan jelas.
“Kalau krisis tidak di-handle dengan data yang kuat, yang ada bolong-bolong narasinya, jadi tidak jelas,” kata Gun Gun Heryanto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dalam diskusi daring 'Narasi Komunikasi Publik Pemerintah dalam Penanganan Covid-19' yang digelar FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Jakarta pada Kamis (14/5/2020).
Pemerintah juga disarankan membentuk organ komunikasi penanganan Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona). Karena, kerja organ ini berbeda dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19.
Organ ini fokus menangani konferensi pers harian, isu-isu harian serta koordinasi lintas sektor antar kementerian/lembaga dan daerah.
“Pemerintah dapat mengacu kepada Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik,” jelasnya.
Gun Gun meneruskan Presiden Joko Widodo diharapkan hanya menyampaikan informasi yang terkait isu-isu strategis atau seputar kebijakan-kebijakan kepresidenan. Hal tersebut untuk mengurangi potensi persoalan komunikasi.
“Narasi jadi sangat penting, karena menjadi senjata yang luar biasa yang harus di-manage. Jika akhirnya bermuara pada public trust, akan menjadi manfaat bagi bersama," ucapnya
Dengan membentuk protokol komunikasi yang baik dan jaringan komunikasi yang kuat, pemerintah dapat membangun opini publik yang positif.
Selain itu pemerintah perlu membangun kepercayaan, penerimaan, dan dukungan masyarakat bisa menjadi pondasi kokoh bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan. (mam)
