Gemapos.ID (Jakarta) - Bank Indonesia (BI) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta fokus pada pengendalian inflasi dan penerapan digitalisasi di seluruh sektor.

Langkah ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi disamping persiapan pemindahan ibu kota negara.

"Kami memandang tiga tantangan perlu disikapi dan direspons ke depannya, yakni persiapan pemindahan ibu kota, pengendalian inflasi, dan penerapan digitalisasi," kata Deputi Gubernur BI Juda Agung di Jakarta pada Jumat (24/2/2023).

Dengan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim), maka Pemprov DKI Jakarta mendefinisikan kembali posisinya. 

Pemprov ini juga diminta mengendalikan inflasi di Jakarta lantaran berkontribusi sebesar 17% terhadap ekonomi nasional.

"DKI Jakarta juga bukan produsen sehingga upaya menjaga inflasi merupakan sesuatu yang menantang," imbuhnya.

Hal lainnya Pemprov DKI Jakarta diharapkan melakukan digitalisasi bagi Jakarta sebagai kota pintar yang inklusif bagi masyarakatnya.

DKI Jakarta memiliki dukungan dan literasi digital yang lebih maju ketimbang pemprov lain.

Jadi, Pemprov ini perlu ditingkatkan inisiatif penambahan penggunaan sistem pembayaran berbasis kode bar dan digitalisasi di bidang transaksi pemerintah daerah, transportasi, hingga UMKM.

"Dalam konteks digitalisasi transportasi, BI juga mengikuti rencana penerapan ERP (jalan berbayar elektronik) di Jakarta yang salah satu tujuannya untuk mengatasi masalah kemacetan," ucapnya.

Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta Arlyana Abubakar menyarankan pemprov ini mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Selain itu meningkatkan koordinasi pengendalian inflasi antar-instansi di Jakarta dan pemerintah daerah lain.

Hal lainnya memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Kemudian meningkatkan peran daerah produsen kebutuhan di Jawa dan luar Pulau Jawa.

BI mencatat pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta pada 2022 mencapai 5,25% atau naik dibandingkan 2021 mencapai 3,56%.

Inflasi di Jakarta juga terkendali mencapai 3,83% pada Januari 2023 atau lebih rendah dari capaian nasional. (ant/mau)