Dua Kementerian Bentuk Korporasi UMKM

Menkop UKM dan Menperin
Menkop UKM dan Menperin
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) Teten Masduki menjumpai Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Langkah ini dilakukan untuk membahas berbagai upaya pembentukan korporatisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kantor Kemenkop dan UKM di Jakarta, Selasa (17/12/2019). Dalam pertemuan ini Teten didampingi Sekretaris Kemenkop dan UKM Rully Indrawan, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM Victoria Simanungkalit. Kemudian, Sekjen Kemenperin Sigit Dwiwahyono, Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Gati Wibawaningsih, dan Staf Khusus Kemenperin Amir Sambodo. Selanjutnya, Direktur Industri Kecil Menengah (IKM) Logam, Mesin, Eletronika dan Alat Angkut (LMEA) Kemenperin, Endang Suwantini. Usai pertemuan Teten Masduki mengungkapkan, sesuai arahan Presiden, korporatisasi UMKM kan difokuskan pada empat sektor yaitu pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata serta industri. Menkop dan UKM ditunjuk sebagai koordinator lapangan (korlap) yang akan mengkoordinir langkah-langkah korporatisasi UMKM, sedangkan koordinatornya adalah Menko Perekonomian bapak Airlangga. Pembentukan korporatisasi UMKM bisa dilakukan secara bertahap mulai pembentukan kelompok usaha bersama (Kube) atau kluster. Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dibina Kemperin bisa dibina menjadi korporatisasi UMKM. Tujuan pembentukan korporatisasi ini supaya UMKM bisa tumbuh produktif dan usaha itu bisa naik kelas. Jika dikelola sendiri-sendiri, maka ini akan sulit memiliki alat produksi modern. Kalau dikelola secara berkelompok, maka biaya rumah produksi menjadi efisien, sehingga ini bisa meningkatkan daya saing. Produk yang dihasilkan juga dapat merupakan produk unggulan, supply bahan baku cukup, dan produk riset, Produk UMKM juga mulai harus memanfaatkan peralatan pertanian modern misalnya cara pemupukan menggunakan drone, sehingga bisa menurunkan biaya produksi. Menperin Agus Gumiwang Kartasiasmita menambahkan lokasi empat sektor UMKM akan didekatkan dengan destinasi pariwisata prioritas yaitu Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, Bunaken, dan Mandalika.

Hal ini supaya sektor pariwisata bisa tumbuh secara cepat seiring pertumbuhan kluster kluster UMKM tersebut. Menperin Agus menambahkan pembiayaan pengembangan UMKM, bisa dilakukan tiga pendekatan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerjasama dengan swasta, dan pembiayaan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pembiayaan KUR ditingkatkan menjadi Rp190 triliun pada 2020. Namun, suku bunga diturunkan menjadi 6% per tahun, dan kredit tanpa agunan naik menjadi Rp50 juta. "Ini adalah upaya percepatan pemberdayaan UMKM termasuk IKM di mana harus dibentuk UMKM itu basis kegiatannya adalah korporatisasi UMKM," tuturnya/. Malahan, nanti ada skim khusus KUR yaitu KUR investasi di mana akan memberikan kemudahan bagi UMKM yang mau melunasi kreditnya. Skema ini sedang dibahas Otoritas Jasa Keungan (OJK). “Nantinya satu orang bisa mendapatkan Rp50 juta, namun kalau berkelompok misalnya 10 orang, bisa mendapatkan kredit Rp 500 juta," jelasnya, Selama ini pelaku usaha mengeluhkan KUR hanya sebagai modal kerja Jadi, mereka harus mengajukan kredit lagi. Skema ini akan dirancang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai komoditi tertentu, sehingga nanti terdapat KUR produksi dan investasi. Selain KUR terdapat pembiayaan untuk UMKM melalui program Membina Ekonomi Keluarga (Meekae) sebesar Rp25 triliun dari Badan Layanan Umum (BLU) di Kemenkop dan UKM senilai  Rp30 triliun. “Saya kira cukuplah dengan semua skim yang ada, apalagi KUR akan terus ditambah hingga menjadi Rp390 triliun pada 2024," tandasnya. (mam)