Komentar Menkeu Terkait Dana Pemda Tersimpan Besar di Perbankan

"Kami akan terus bekerja sama dengan daerah untuk terus menjaga agar optimalisasi anggaran yang sudah dialokasikan bisa bermanfaat bagi masyarakat," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta pada Selasa (17/1/2023).
"Kami akan terus bekerja sama dengan daerah untuk terus menjaga agar optimalisasi anggaran yang sudah dialokasikan bisa bermanfaat bagi masyarakat," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta pada Selasa (17/1/2023).

Gemapos.ID (Jakarta) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat dana pemerintah daerah (pemda) yang berada di perbankan senilai Rp123,74 triliun per Desember 2022.

"Kami akan terus bekerja sama dengan daerah untuk terus menjaga agar optimalisasi anggaran yang sudah dialokasikan bisa bermanfaat bagi masyarakat," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta pada Selasa (17/1/2023). 

Walaupun, dana pemda tersebut tercatat turun 48,4% dibanding bulan sebelumnya yang mencapai Rp239,8 triliun. Namun, ini dibandingkan periode sama tahun sebelumnya terdapat kenaikan sebesar 9,14% dari Rp113,38 triliun pada Desember 2021.

Penurunan saldo pemda di perbankan pada Desember 2022 dibandingkan dengan bulan sebelumnya antara lain disumbang oleh peningkatan realisasi belanja daerah pada periode Desember 2022.

Namun, saldo dana per Desember 2022 merupakan saldo tertinggi dari tiga tahun terakhir, akibat realisasi pendapatan daerah tinggi yang belum diikuti dengan serapan belanja yang optimal.

Sementara itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 tercatat sebesar Rp288,17 triliun yang didominasi oleh pajak daerah sebesar Rp209,47 triliun.

Untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diberikan oleh pemerintah pusat mencapai Rp816,2 triliun pada 2022 atau naik 3,9% dibandingkan 2021 dari Rp785,7 triliun.

Langkahini sebagai komitmen pemerintah untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan di daerah.

"TKDD ini sebagai bukti bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus bekerja bersama dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menjaga ekonomi dan masyarakat," tuturnya. (ant/adm)