Gemapos.ID (Jakarta) - Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M. 

Hal ini diteken oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah.

"Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah. Kuota itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapat 4.200 kuota," kata Yaqut Cholil Qoumas di Jeddah pada Minggu (8/1/2023).

Penandatangan kesepakatan penyelenggaraan ibadah Haji 1444 H disaksikan oleh Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi dan Dirjen Penyenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief.

Kemudian, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Sekjen Kemenag Nizar Ali, dan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad.

Selanjutnya, Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo dan Ishfah Abidal Aziz dan Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

Pada kesempatan itu Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Yang Mulia Raja Salam dan Pangeran Muhammad Bin Salman.

Kesepakatan penyelenggaraan ibadah Haji 1444 H juga mengatur tentang pendaratan (landing) pesawat di Jeddah dan Madinah. Selain itu juga menyepakati tidak dilakukan pembatasan usia. 

Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi membatasi usia jemaah haji di bawah 65 tahun. 

"Artinya, jemaah 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini," ucapnya. 

Gus Men, panggilan akrab Yaqut Cholil Qoumas mengemukakan antrean jemaah haji Indonesia sangat panjang. Dengan tambahan kuota bagi negara ini bisa mengurangi jumlah antrean jemaah haji.

"Semua tentu bergantung pada kebaikan hati Yang Mulia Raja Salman, Pangeran Muhammad Bin Salman, dan Bapak Menteri Haji," ucapnya.

Tawfiq F Al Rabiah sangat senang bisa memberikan tambahan kuota jemaah haji Indonesia. Apalagi, Indonesia adalah negara penting bagi Saudi. 

Namun, saat ini negaranya tetap mengedepankan kenyamanan dan keselamatan jemaah Haji.

"Indonesia akan selalu mendapatkan prioritas dalam memperoleh kuota tambahan.  (Mungkin) ada negara yang mengurangi jemaah hajinya sehingga kuota bisa diberikan ke Indonesia. Semua tentu sudah rindu berhaji (dalam kondisi normal)," tuturnya. 

Sementara itu Arab Saudi mengemukakan sekarang sudah tidak terdapat muassasah, namun penyenggaraan haji dilakukan oleh syarikah (perusahaan). Sebanyak enam syarikah ditunjuk dalam pelaksanaan layanan ibadah haji pada 2023. 

Setiap negara, termasuk Indonesia, dapat memilih syarikah dalam menyiapkan layanan, sehingga akan terdapat kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik. 

“Saya juga meminta agar perjanjian dibuat dengan detail, agar dapat memberikan layanan terbaik juga," ujar Tawfiq F Al Rabiah.

"Jika detail, ini akan menjadi pegangan ketika syarikah melanggar. Jika mereka melanggar, kami bisa memberikan sanksi," ujarnya. 

Tawfiq F Al Rabiah mengemukakan para syarikah akan dihadirkan dalam Muktamar Haji, 9 Januari 2023. 

Jadi, setiap negara bisa menilai langsung kesiapan dan tawaran layanan yang mereka siapkan. Dalam muktamar tersebut juga akan digelar pameran beberapa produk layanan haji dan seminar perhajian. (adm)