Gemapos.ID (Jakarta) - Desakan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) untuk melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari posisi Ketua Umum (Ketum) DPP PD terus disuarakan sejumlah kader yang dipecat.
Namun, aturan PD menyebutkan KLB dapat digelar setelah disetujui Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Majelis Tinggi Partai. (MTP) PD.
"Demokrat belajar sejarah kepartaian Indonesia bagaimana partai bisa direbut paksa/dijual. Konsep majelis tinggi 'kunci' agar cara brutal pengambilalihan bisa dicegah," kata Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief dalam cuitan yang dibagikan kepada wartawan, Kamis (4/3/2021).
PD menuduh Jhoni Allen, Nazaruddin, dan Kepala KSP bersekongkol ingin melengserkan AHY lewat KLB. Pejabat negara diharapkan tidak membolehkan KLB jika tak diizinkan SBY.
"Kalau tidak ada izin majelis tinggi, KLB adalah kerumunan ilegal," ucap dia.
Andi Arief mengklaim PD mempunyai suara signifikan untuk perhelatan pilpres. Faktor ini yang mendasari sejumlah pihak ingin merebut PD.
Pileg berbarengan dengan pilpres menggunakan suara hasil pemilu sebelumnya seperti saat ini, menjadi faktor pemburu rente dan kekuasaan memilih jalan pintas merebut partai yang suara signifikan.
"Suara sebanyak 7,8% yang dipunyai PD sedang diburu dan akan dijual agar bisa nyapres," ucapnya.
