Muktamar IX PPP Ajang Islah Kedua Kubu

muktamar ppp
muktamar ppp
Gemapos.ID (Jakarta) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menyelenggarakan Muktamar IX di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 19-21 Desember 2020. Acara ini bertemakan 'Mempersatukan Umat, Membangun Indonesia'. Muktamar IX PPP mengagendakan penyampaian laporan pertanggungjawaban Ketua Umum DPP PPP. Kemudian, pembaruan visi, misi, dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan rekomendasi. Selanjutnya, keputusan partai terkait posisi PPP lima tahun ke depan, dan pemilihan ketua umum (ketum) “Peserta muktamar ialah ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP seluruh Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani di Kantor DPP PPP Jakarta pada Senin (2/11/2020). Bursa calon ketum yang beredar Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Suharso Manoarfa yang menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas. Kemudian, Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Muhamad Mardiono. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Wakil Ketum DPP PPP Versi Surabaya. Selanjutnya, Mantan Ketua Komisi IV DPR dan Anggota DPD dari Jawa Tengah Ahmad Muqowan. Selanjutnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno., Berikutnya, Gubernur Jawa Timur dan Ketum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawangsa. Dia pernah menjabat sebagai Ketua DPP PPP dan Anggota DPR dari PPP. Ketua Steering Committee (SC) Muktamar IX PPP sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PPP Ermalena menambahkan setiap kader PPP yang memiliki hak suara harus berangkat ke lokasi Muktamar di Makassar. Jadi, acara akan dilakukan dari arena Muktamar IX di Makassar. “Tidak ada itu Muktamar virtual," jelasnya. Arsul meneruskan Muktamar IX PPP bisa dijadikan ajang islah antara PPP versi Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta. Saat ini komunikasi terus dilakukan oleh kedua belah pihak. “Kami mempersiapkan sebaik-baiknya siapa saja yang akan datang,” tukasnya. PPP sempat terbagi dua kepemimpinan pada 2017 yakni PPP versi Muktamar Surabaya yang dipimpin oleh Muhammad Romahurmuziy (Romy) yang diganti Suharso Munoarfa. Karena, Romy terjerak kasus tindak pidana korupsi. PPP versi Muktamar Jakarta dipimpin Djan Faridz yang mundur dan digantikan Humphrey ‎Djemat. Kedua kubu mengklaim kepengurusan PPP yang sah adalah miliknya. Sejumlah Pengurus DPP PPP Muktamar Jakarta sudah masuk kepanitian Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) Muktamar IX. Mereka adalah Jou Hasyim Waimahing dan Yunus Rangga. “Kalau Pak Sudarto (mantan Sekjen PPP Muktamar Jakarta) dia sudah bergabung ke Partai Gerindra,” tutur Arsul. Humphrey menginginkan islah dalam Muktamar IX PPP untuk menyatukan kader PPP yang masih terpecah belah. Hal yang sama diutarakan Sudarto yakni islah wajib dilakukan PPP setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 selesai. PPP versi Muktamar Jakarta tidak mengenakan syarat apapun untuk islah. Karena, kedua kubu ingin menguatkan PPP. “Saya kira kecuali syaratnya adalah bagaimana PPP kembali bangkit dan besar, siap menyongsong pemilu 2024," ujarnya. Muktamar IX PPP didorong melakukan manajemen perubahan mendasar termasuk koreksi terhadap berbagai kebijakan yang dianggap keliru oleh PPP. Acara ini mengusung logo terdiri dari lambang PPP, rumah adat Toraja, dan Merah Putih. “Meskipun PPP partai Islam, kami adalah partai yang inklusif, ditambah Merah Putih, kami adalah partai yang memegang teguh konsensus bernegara Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," jelasnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diundang membuka Muktamar IX PPP pada 19 Desember 2020. Namun, kehadirannya belum dapat dipastikan apakah secara langsung di lokasi Muktamar di Makassar atau virtual dari Istana Merdeka Jakarta. “Kami masih akan membicarakannya dengan protokol Istana,” ujarnya. PPP akan melaksanakan Muktamar IX dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes( Covid-19 secara ketat. Jadi, peserta acara ini diwajibkan melakukan swab tes (tes usap) dengan hasil negatif. Selain itu peserta diharus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di lokasi Muktamar. Panitia akan mengatur ruangan hingga peserta bisa menjaga jarak minimal 1,5 meter-2 meter. “Namun, tidak semua acara harus dihadiri secara fisik oleh peserta, acara-acara tertentu dapat diikuti secara virtual dari kamar hotel masing-masing di Makassar,” ujarnya. (mam)