Gemapos.ID (Jakarta) - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan solusi tunggal dari persoalan yang dihadapi startup digital di Indonesia.

Startup digital memang harus melakukan efisiensi supaya menemukan keseimbangan untuk kondisinya, tapi PHK bukan jalan keluar masalah tersebut. 

"Sebisa mungkin efisiensi yang dilakukan, misalnya biaya operasional bisa dikurangi, investasi apa yang bisa ditunda," kata Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad di Jakarta pada Kamis (1/12/2022). 

Sejumlah persoalan yang dihadapi startup seperti biaya riset dan pengembangan naik, padahal biaya pemasaran turun. Perusahaan ini dapat mengurangi biaya riset dan pengembangan.

Hal lainnya adalah pengurangan gaji direksi, dividen atau kompensasi bagi pendiri.

PHK dilakukan startup lantaran hanya ingin melakukan solusi gampang untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan. Apalagi, biaya operasional untuk sumber daya manusia (SDM) terbesar kedua setelah teknologi.

Efisiensi juga bisa dilakukan dengan mengubah struktur jam kerja.

Startup juga menghadapi kenaikan suku bunga, sehingga investor berhati-hati dalam menanamkan modal mereka.

Merah Putih Fund sebagai lembaga pendanaan gabungan dari beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk startup, bisa dioptimalkan sambil tetap memegang prinsip kehati-hatian.

Dana itu bisa diberikan kepada perusahaan yang menjanjikan sambil melihat tingkat kematangan startup dan periode pengembalian modal.

Tauhid Ahmad memandang startup digital sedang melakukan normalisasi dari keadaan sebelumnya. Ketika pandemi Covid-19 pada 2021 permintaan terhadap jasa perusahaan ini sangat tinggi sehingga mendorong harga tinggi yang memperoleh dana besar. 

"Sekarang normalisasi untuk menuju titik keseimbangan baru," ujarnya. (ant/moc)