Kemenetrian PUPR Kejar Target Proyek Infrastruktur Sebelum Semester I 2024, Bagaimana Bisa?

“Kita pada tahun 2023-2024, dua tahun terakhir dari Kabinet Maju ini, dengan pesan-pesan khusus dari Presiden RI Joko Widodo yang tadi diterjemahkan oleh Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, bagi kita yang selama ini di Kementerian BPN yang membangun infrastruktur, pesan khususnya adalah semua pekerjaan PSN maupun non PSN harus sudah bisa diselesaikan pada semester pertama tahun 2024 ," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Senin (31/10/2022).
“Kita pada tahun 2023-2024, dua tahun terakhir dari Kabinet Maju ini, dengan pesan-pesan khusus dari Presiden RI Joko Widodo yang tadi diterjemahkan oleh Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, bagi kita yang selama ini di Kementerian BPN yang membangun infrastruktur, pesan khususnya adalah semua pekerjaan PSN maupun non PSN harus sudah bisa diselesaikan pada semester pertama tahun 2024 ," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Senin (31/10/2022).

Gemapos.ID (Jakarta) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan semua pembagunan infrastruktur selesai pada semester I 2024.

“Kita pada tahun 2023-2024, dua tahun terakhir dari Kabinet Maju ini, dengan pesan-pesan khusus dari Presiden RI Joko Widodo yang tadi diterjemahkan oleh Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, bagi kita yang selama ini di Kementerian BPN yang membangun infrastruktur, pesan khususnya adalah semua pekerjaan PSN maupun non PSN harus sudah bisa diselesaikan pada semester pertama tahun 2024 ," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Senin (31/10/2022). 

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur harus dipilih sangat selektif atau hanya infrastruktur yang dipandang memberikan nilai tambah pada keberfungsian dan penyelesaian masalah kawasan (quick wins). 

Meskipun, Perpres Nomor 120 Tahun 2022 berupa penugasan khusus diterima Kementerian PUPR pada 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.

"Namun itu hanya untuk infrastruktur yang diperintahkan langsung oleh Presiden RI saat melakukan kunjungan kerja atau rapat-rapat yang dipimpin oleh Presiden RI. Hal-hal itu yang harus diutamakan prioritasnya dalam pembangunan periode 2023-2024," ujarnya. 

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono mengemukakan pemerintah tidak akan membangun bendungan baru pada 2023-2024. 

Pasalnya, pemerintah masih fokus menyelesaikan pembangunan 61 bendungan dan memanfaatkan bendungan yang sudah diselesaikan, khususnya untuk mendukung penyediaan air minum.

Sementara itu Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat Permenko Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan sebanyak 208 proyek dan 10 program yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan investasi Rp 5.739 triliun.

Berdasarkan data KPPIP sampai laporan semester I-2022 ratusan proyek itu memiliki 12 sektor infrastruktur dan 10 tingkat program. 

Dari 12 sektor tersebut adalah pembangunan jalan sebanyak 56 proyek, bendungan, dan irigasi 57 proyek, kawasan industri 19 proyek, perkeretaapian 16 proyek, sampai infrastruktur energi sebanyak 15 proyek.

Kemudian, air bersih dan sanitasi sebanyak 12 proyek, bandara 8 proyek, pendidikan 1 proyek, teknologi 5 proyek, perumahan 2 proyek, dan terakhir tanggul pantai 1 proyek. Proyek-proyek tersebut sudah berjalan yang dipatok selesai sebelum 2024.

Data terakhir KPPIP menjelaskan hingga semester 1 2022 sebanyak 43 proyek dari total 208 proyek infrastruktur dan 10 program PSN yang kelar digarap. Kemudian, 35 PSN segera selesai yang sebagian akan beroperasi.

Kemudian, dari 91 proyek lainnya sebanyak 13 proyek baru masuk dalam tahap transaksi dan 39 proyek masa persiapan. (dtf/moc)