Gemapos.ID (Jakarta) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan berpendapat penundaaan Pemilu 2024 tidak mendesak dilakukan pemerintah dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). 

"Kalau Perppu kan untuk kegentingan yang memaksa, tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu itu kan, ranah-nya kepada konstitusi, kepada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amandemen," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta pada Rabu (9/3/2022). 

Penerbitan Perppu menunda 2024 dinilai melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang fokus menghadapi persoalan pandemi Covid-19.

Selain itu mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina pada inflasi serta kenaikan harga barang dan pokok. "Itu skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini. Dan menyiapkan kepemimpinan Indonesia G20," ucapnya.

Dengan demikian, Hasto Kristiyanto mengemukakan PDI Perjuangan menilai penundaan Pemilu 2024 tidak beralasan sama sekali sekaligus merupakan sikap Ketua Umum (Ketum) DPP PDI Perjuangan. 

"Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spirit-nya, yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa. Ini yang harus kami lakukan dan perpanjang pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan ini, kan, sebenarnya juga tidak senafas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat," ucapnya.

Periodisasi presiden per lima tahun untuk menjaga kultur demokrasi dan regenerasi kepemimpinan nasional di Indonesia. Para kandidat berproses dari bawah ke atas.

"Itu kualitas demokrasi yang harus dihormati. Jadi ketika kultur ini kemudian dirombak maka bisa menciptakan krisis, ini yang tidak diinginkan PDI Perjuangan," tuturnya. (ant/moc)