Gemapos.ID (Jakarta) - pemerintah provinsi diminta serius untuk mengurus pembebasan lahan tol agar pembangunan ini dapat segera terealisasi. Hal ini dikatakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat Muzli M Nur.

"Jelas pembangunan ini terkendala akan pembebasan lahan yang tak kunjung usai. Ini butuh kerja keras eksekutif dalam merealisasikannya," kata dia di Padang, hari ini (4/2/22).

Menurutnya, meski kewenangan pembebasan lahan ada di pemerintah kota dan kabupaten namun Pemprov Sumbar memiliki kewajiban berkoordinasi agar pembangunan ini dapat dimulai kembali.

"Pemprov merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di Sumbar dan hendaknya ada keseriusan terhadap kelanjutan proyek ini," katanya.

Ia mengatakan lahan di Sumbar dimiliki ulayat sehingga pembebasannya agak rumit, kondisi ini berbeda dengan tanah di Riau banyak tanah negara yang dikelola swasta dalam bentuk HGU sehingga dalam pembebasan tak rumit.

"Kita melihat gubernur sudah berkoordinasi dengan kepala daerah di tingkat dua, ada kemajuan namun ini harus terus dikejar agar cepat selesai," kata dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatra Barat, Audy Joinaldy sebelumnya telah mengatakan pembangunan jalan tol Padang Pariaman - Pekanbaru ruas Padang - Sicincin ditargetkan selesai tahun 2023.

Ia menjelaskan pihaknya tidak mendapatkan informasi terkait penundaan penyelesaian tol Padang Pariaman-Sicincin dan sampai sekarang PT Hutama Karya kata dia masih melanjutkan pembangunan.

"Terakhir pada rapat tol saya dengar Hutama Karya tetap mengerjakan, terus tahun ini juga dapat anggaran untuk pembebasan lahan," katanya.(ant/ap)