Ketua KPK Sebut Perbaikan Sistem Pemerintahan Untuk Memasifkan Budaya Antikorupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri

Gemapos.ID (Jakarta) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan perbaikan sistem pemerintahan adalah langkah untuk memasifkan budaya antikorupsi di Indonesia.

Melalui unggahan di akun Twitter pribadinya @firlibahuri, hari ini (8/1/22). Firli menyatakan, perbaikan sistem pemerintahan yang memasifkan budaya antikorupsi itu, dapat dilakukan secara menyeluruh mulai dari lembaga legislatif, yudikatif, hingga eksekutif.

"Pada akhirnya, perbaikan sistem ini (sistem pemerintahan) akan menciptakan budaya antikorupsi yang masif yang membuat para pejabat Indonesia tampak bersih dan profesional," kata Firli.

Terkait lembaga yudikatif, ia memandang para pejabat di lingkungan itu sepatutnya memastikan bahwa peradilan di Indonesia terlaksana secara adil.

Sedangkan di lembaga legislatif, Firli memandang para legislator sepatutnya mampu membaca kemungkinan keberadaan lubang dalam regulasi di Indonesia yang menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaannya lebih mudah terjadi.

Dengan begitu, masyarakat tidak hanya dapat melihat para pelaku korupsi diadili secara setimpal atas perbuatannya, tetapi juga akan merasakan rasa keadilan telah terpenuhi, terutama keadilan dalam sudut pandang hukum.

"Dan yang terpenting, tempat amanah dan anggaran negara, APBN dan APBD sebagian besar dialokasikan, yaitu para pejabat eksekutif dari pusat dan daerah," kata Firli.

Ketua KPK ini memandang para pejabat eksekutif sejatinya merupakan pemegang amanah uang dan kekuasaan. Sehingga pelaksanaan tugasnya, para pejabat eksekutif harus benar-benar memastikan pemerintah telah menaati undang-undang, bahkan diwajibkan pula kepribadiannya dipenuhi etika dan moral.

Lanjutnya, melalui dua hal itu, para pejabat eksekutif akan mampu menjadi penyelenggara negara yang jujur, profesional, akuntabel, adil, baik, dan benar.

Sementara itu, ia juga menambahkan peran dari partai politik dalam memasifkan budaya antikorupsi. 

“partai politik merupakan penyuplai para pejabat publik sehingga penting pula bagi mereka untuk menunjukkan pihaknya bersih dari korupsi,” katanya.

Firli Bahuri berharap dengan perbaikan sistem yang telah dilakukan secara terus menerus di semua bidang kehidupan. Maka ke depannya, kita akan semakin sedikit menyaksikan korupsi di sekitar kita.(ant/ap)