Gemapos.ID (Jakarta) - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Padahal, semula proyek ini Presiden Joko widodo mengatakan bahwa proyek ini akan dibiayai oleh swasta.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Ecky Awal Mucharam mengatakan bahwa sejak awal perencanaan proyek tersebut sudah tidak disetujui oleh berbagai pihak, salahsatunya yakni Menteri Perhubungan Ignatius Jonan.
"Jadi, dari awal proyek ini memang bermasdalah kan?" katanya saat ditanya GemaposTV di Ruang FPKS DPR RI< Komplek Parlemen, Jakarta belum lama ini.
Perubahan pembiayaan proyek kereta cepat ini dinilai mencederai rakyat terkait dengan janji. Hal ini karena, APBN merupakan hasil dari pajak rakyat indonesia.
"Istilah APBN itu kan dari uang rakyat," ujarnya.
Bagaimana pendapat FPKS DPR RI tentang proyek kereta cepat tersebut? Ikuti perbincangan selengkapnya Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam bersama Reporter GemaposTV Mochamad Ade Maulidin dengan Videografer Wayan Julianto dan Aditya Aji Nugroho di Ruang FPKS DPR Komplek Parlemen, Jakarta belum lama ini. (aan)
