Gemapos.ID (Jakarta) - Mantan Ketua Komisi Pengawas Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) Ahmad Yahya meluruskan pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentang gerakan kudeta yang dilakukan oleh pihak internal PD dan pihak eksternal, yakni dari lingkaran Presiden Joko Widodo.
Menurut Yahya, hal tersebut tidak lah benar. Permasalahan ini hanyalah bersumber dari internal partai. Ahmad juga membeberkan beberapa keluhan selama AHY menjabat menjadi Ketua Umum (Ketum) PD.
Keluhan pertama adalah DPP PD saat ini memungut iuran dari setiap fraksi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan di Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Padahal menurut Yahya, praktik ini tidak terjadi pada masa kepemimpinan Ketum Prof Budi Santoso, Almarhum Hadi Utomo, dan Anas Urbaningrum.
Yahya juga menyampaikan bahwa kebijakan lainnya yang tidak ada pada kepemimpinan Ketum sebelum AHY adalah DPD dan DPC tidak berhak menentukan pasangan calon kepala daerah. Penentuan ini diambil alih oleh DPP. Bahkan aspirasi dari daerah kabupaten dan kota juga tidak diperhatikan.
Eksistensi PD saat ini sudah mulai meredup dengan fakta menurunnya jumlah anggota yang dapat menduduki kursi parlemen dan banyak gagalnya calon dari PD dalam pilkada.
“Secara khusus, satu, tantangan meningkatkan parlemen threshold ke depan menjadi 5% atau 7%, sementara faktanya bahwa perolehan kursi parlemen Partai Demokrat dua pemili terakhir terus menurun. Dua, fakta yang lain bahwa hasil Pilkada banyak yang gagal,” ujarnya.
Oleh karena itu, Yahya berharap PD akan berubah menjadi lebih baik. Stigma bahwa PD adalah partai keluarga juga harus dihilangkan. Ia juga berharap PD dapat dipimpin oleh kader yang sudah matang.
