Gemapos.ID (Jakarta) - Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyatakan siap hadir jika dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait ekspor benih lobster (benur). Karena, dia mengaku tidak memiliki masalah dengan kasus dugaan suap yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo (EP).
Namun, pemanggilan dapat dilakukan KPK apabila lembaga ini menemukan bukti terlibat dalam kasus dugaan suap yan berhubungan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo (EP).
Apalagi, PT Bima Sakti Mutiara (BSM) tidak memiliki izin ekspor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Namun, menurut Hotman, tidak mungkin bukti petunjuk itu ada jika izin ekspor benih lobster dari pemerintah belum dimiliki oleh PT Bima Sakti Mutiara (BSM), perusahaan yang terkait dengan kliennya tersebut.
"Ikut sebagai penyogok atau mengetahui atau membantu menyogok. Ini bagaimana mau menyogok, izin ekspornya saja belum ada," kata Kuasa Hukum Hashim Djojohadikusumo, Hotman Paris Hutapea di Jakarta pada Jumat (4/12/2020).
Dengan demikian, salah satu media cetak nasional memberitakan salah dengan menyebutkan BSM sudah memiliki izin ekspor benih lobster. Perusahaan ini memiliki sejumlah surat sebagai bukti bahwa izin ekspor benih lobster belum pernah diperoleh BSM dari KKP.
"Keluarga Djojohadikusumo, telah menjadi korban pencemaran nama baik oleh informasi yang tidak benar tersebut," jelasnya.
Kemudian, Hotman jmengungkapkan kliennya keberatan dengan tulisan 'Para Perompak Benur' yang menyertai karikatur mirip kliennya pada cover salah satu media cetak nasional tersebut. Karikatur ini menggambarkan kliennya, Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai perompak (bajak laut).
"Memang tidak disebutkan secara langsung Hashim dan Prabowo, tapi anda lihat ini siapa lagi kalau bukan gambarnya? Kan Pak Hashim ini, yang (gambar Prabowo) lebih mirip lagi," jelasnya. (din)
