Klaster Baru Covid-19 dari Pilkada 2020?
Apalagi kandidat yang maju hanya berlatarbelakang politisi yang kebelet duduk dikursi ingin mencari keuntungan pribadi dibandingkan publik. Mereka akan mengedepankan bagaimana ongkos politiknya yang telah dikeluarkan kembali ketimbang mengurangi penyebaran Covid-19.\ Mereka akan mengesampingkan penanganan kesehatan, tetapi mendahulukan ekonomi lantaran ini akan memberikan upeti kepadanya. Mereka akan mengakomodasi bisnis-bisnis yang menguntungkannya. Kalau alasan ekonomi yang dipakai pemerintah melakukan Pilkada Serentak 2020, berapa sih yang dapat diputar kepada rakyat, Dulu setiap hajatan pemilu kandidat membutuhkan pernak-perniknya seperti bendera, kaos, dan kendaraan sewaan. Sekarang itu mungkin tidak dijalankan para kandidat, sebab kampanye dilakukan secara virtual. Rapat akbar tidak bisa dilakukannya terkait penerapan prokes Covid-19/ Jika pembenaran Pilkada Serentak 2020 mesti dilakukan awal Desember 2020 lantaran ketidakpastian kapan Covid-19. Lah pemerintah sudah menargetkan pertengahan 2021 atau awal 2022 ekonomi akan bangkit akibat sudah tersedia vaksin dan obat antiCovid guna mengurangi pandemi Covid-19. Dengan demikian, penyelenggaran Pilkada Serentak 2020 dilakukan pemerintah lantaran ingin tetap memperoleh legitimasi dari parpol yang selalu haus kekuasaan. Padahal, dia dipilih oleh rakyat, sedangkan parpol hanya menfasilitasi dan mengamini saja. Malahan, mereka cenderung menyandera berbagai kebijakan untuk hanya dilakukan guna menguntungkannya. Karena, mereka mengklaim berjasa atas terpilihnya pemerintah. Pemerintah dan DPR masih memiliki waktu untuk mempertimbangkan kembali penjadwalan ulang Pilkada 2020. Kemudian, mereka memfokuskan penanganan pandemi Covid-19 segera berakhir. Kalau masyarakat sehat, apapun kegiatan yang akan digulirkan pemerintah tidak hanya memperoleh dukungan rakyat. Namun, itu akan mensejahterakan rakyat bukan semakin menyengsarakan rakyat yang sedang berjuang akan kehidupannya. (mam)