Gemapos.ID (Jakarta) - Amnesty International Indonesia (AII) meminta TNI dan Polri menjadi teladan dalam mematuhi aturan hukum. Hukum tidak hanya ditegakkan kepada sipil saja, tetapi kepada TNI dan Polri.
"Tiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum," kata Direktur Eksekutif AII Usman Hamid di Jakarta pada Minggu (30/8/2020).
Pelanggaran hukum dilakukan oleh individu bukan suatu institusi, tapi institusi harus menegakkan hukum. Jadi, institusi tidak boleh melindungi individunya.
"Institusi yang menegakkan hukum, berarti institusi tersebut menjaga martabatnya, menjaga kehormatannya. Sebaliknya, institusi yang melindungi anggotanya dari tindakan hukum, itu sama saja dengan merusak kredibilitas institusi yang bersangkutan," kata dia.
Banyak kasus hukum tidak diselesaikan secara hukum dan transparan. Hal ini tidak menunjukkan iktikad yang positif dalam konteks pendidikan hukum.
Usman menduga penyerangan Polsek Ciracas sebagai akibat provokasi pihak-pihak tertentu yang bertujuan merusak keharmonisan TNI dan Polri. Hal ini harus dicermati oleh penegak hukum lantaran menyangkut keamanan negara.
"Salah satu solusinya adalah dengan penegakan hukum yang transparan. Itu akan membuat aparat hukum akan berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan yang melawan hukum," ujarnya.
Pimpinan TNI dan Polri diminta duduk bersama menegakkan hukum terhadap anggota masing-masing. Hal ini tidak bisa disikapi sebagai kekerasan lokal pendekatan lokal.
'Oknum TNI secara terang-terangan telah mempertontonkan kesewenang-wenangan di depan mata publik," tukasnya. (mam)
