Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau menegakkan hukum dan hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam (SDA) di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Salahsatu langkah itu dilakukan dengan mengunjungi Kepulauan Natuna, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada Rabu (8/1/2020) selama 10 menit.
“Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepulauan ini beserta perairannya merupakan kabupaten terluar di sebelah utara,” katanya saat bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa.
Dengan begitu kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar oleh negara-negara lain termasuk China. Apalagi, Kepulauan Natuna telah dipimpin oleh bupati hingga gubernur bagi 81.000 jiwa.
Maka itu, apabila terdapat kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut.
Sebelumnya, dua kapal utama penjaga perairan Indonesia juga ditinjau Jokowi yakni Kapal Republik Indonesia (KRI) Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa sekitar pukul 11.47 WIB.
Jokowi menaiki KRI Usman Harun yang dilanjutkan dengan nenyapa para awak kapal tersebut. Dia didampingi sejumlah pejabat Kabinet Indonesia Maju antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (mam)
