Gemapos.ID (Jakarta) - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan kecepatan internet di Indonesia masih rendah. Di kawasan ASEAN, Indonesia berada pada peringkat 9 dari 11 negara. Oleh karena itu, Budi Arie menyebut akan mendorong ekosistem internet di Indonesia merumuskan solusi konkret. Hal tersebut ia sampaikan dalam  Rapat Koordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan Penyelenggara Layanan Telekomunikasi Seluler di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (24/01/2024).

“Berdasarkan data per bulan Desember 2023, kecepatan internet mobile Indonesia hanya mencapai 24,96 Mbps. Sedangkan untuk jaringan fix broadband 27,87 Mbps. Maka kita berembuk bersama dan menemukan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan ini,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (25/1/2024).

Budi Arie menegaskan tiga aspek penting untuk meningkatkan kecepatan akses internet melalui kesehatan industri, kualitas dan perluasan layanan, serta pertumbuhan ekonomi.

Data Direktorat Telekomunikasi Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Tahun 2023, tarif efektif layanan data melalui Jaringan Bergerak Seluler (Mobile Broadband) turun secara signifikan setiap tahun, dengan rata-rata tingkat penurunan setiap tahun (CAGR) periode 2017-2023 sebesar 17.72%.

Menurut Menkominfo proporsi beban biaya dibandingkan pendapatan pada operator seluler pada periode Q2 tahun 2023 berada pada kisaran 70% - 106%.

“Sehingga kecil peluang bagi operator seluler untuk menurunkan lagi tarif mobile broadband seperti periode-sebelumnya. Penerapan tarif ke depan perlu mempertimbangkan CAPEX (Capital Expenditure) untuk penggelaran 5G yang besarnya beberapa kali lipat dari CAPEX 4G,” tandasnya.

Guna memperbaiki kualitas dan perluasan layanan, Menteri Budi Arie menekankan investasi CAPEX yang mencukupi. Sementara, menurutnya pembiayaan untuk CAPEX bergantung pada profitabilitas dan model pembiayaan lain yang menjadi beban operator.

“Makin besar permintaan layanan dari pengguna diperlukan upaya untuk mengurangi beban operator agar dapat memperbaiki dan memperluas layanannya,” jelasnya.

Dari aspek pertumbuhan ekonomi, Menkominfo mengutip data International Telecommunication Union (ITU) Tahun 2022 yang menunjukkan presentase tarif Mobile Broadband Indonesia terhadap Gross National Income (GNI) per kapita sebesar 1,1% (Tarif MBB 2GB USD3.78. Sedangkan tarif Fixed Broadband terhadap GNI per kapita sebesar 6.13% (Tarif FBB 20 Mbps USD20.97).

“Hal ini berarti jika biaya yang dialokasikan masyarakat untuk membeli layanan broadband makin tinggi presentasenya, maka semakin sulit masyarakat mendapatkan layanan broadband atau harga tidak terjangkau masyarakat,” tandasnya.

Dalam rapat tersebut, Menteri Budi Arie didampingi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Wayan Toni Supriyanto dan Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kementerian Kominfo Aju Widya Sari. (ns)