Pemilu di Indonesia selalu diharapkan sebagai momentum untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang dapat mewakili serta mengedepankan aspirasi masyarakat.

Sayangnya, kepercayaan terhadap pejabat dan pemimpin terus menurun, terutama akibat berbagai kasus korupsi yang meresahkan. Pemilu 2024, yang akan dihadiri oleh mayoritas pemilih dari Generasi Milenial dan Generasi Z, menjadi panggung perubahan dan penilaian terhadap kepemimpinan.

Meskipun KPU telah menggelar empat kali debat untuk memberikan kesempatan paslon untuk menyampaikan visi misi, debat terakhir pada tanggal 21 Januari 2024, khususnya debat cawapres, menunjukkan kekurangan dalam substansi dan diwarnai oleh serangan pribadi yang tidak konstruktif. Kampanye pun diwarnai oleh gegap gempita yang minim gagasan, lebih mengandalkan gimmick, dan serangan personal yang kurang bermoral.

Sayangnya, politik yang seharusnya menjadi wadah menyuarakan aspirasi rakyat, justru terasa semakin jauh dari makna demokrasi yang sebenarnya. Elit politik terlibat dalam permainan yang lebih menekankan pada kepentingan pribadi dan partai, bukan pada kesejahteraan masyarakat.

Situasi ini membutuhkan kepedulian dan ketelitian dari masyarakat, terutama kalangan mahasiswa, yang diharapkan dapat membaca situasi darurat ini dengan baik. Etika politik harus ditegakkan, dan pemilihan pemimpin harus didasarkan pada kualitas, bukan sekadar popularitas. 

Harapannya, debat dan kampanye yang akan datang dapat memberikan lebih banyak substansi, mencerdaskan masyarakat, dan mengurangi polarisasi yang terus meningkat. Etika politik harus menjadi pijakan utama setiap paslon dan caleg, sementara gimmick yang merugikan harus diminimalisir. 

Penting bagi pejabat dan calon pemimpin untuk memiliki etika politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, moralitas, dan kewajiban untuk melayani masyarakat. Harapannya agar pemimpin yang terpilih nantinya mampu bersikap adil, bertanggung jawab, dan menjaga keutuhan NKRI tanpa memecah belah dan diskriminasi terhadap suku tertentu.

Kita berharap agar Pemilu 2024 bukan hanya sebagai pesta demokrasi formal, tetapi sebagai refleksi dari kehendak rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan dan kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Ni Putu Virgi Eka Ayu Rasta, Ketua PD KMHDI NTB