Gemapos.ID (Jakarta) - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menggelar Fiscal Day 2023 kedua yang bertempat di Bali,  Rabu (06/12/2023). “Bergegas Menuju Indonesia Emas” dipilih sebagai tema yang mencerminkan cita – cita jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara maju 2045.  Sebelumnya, BKF Kemenkeu telah sukses menyelenggarakan Fiscal Day 2023 pertama di bulan Juli lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berkesempatan untuk memberikan masukan kepada peserta grup diskusi yang berasal dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) muda Kemenkeu, Dinas Provinsi Bali, dan Mahasiswa Universitas Udayana yang berperestasi. Terdapat 10 grup dengan isu menarik yang diangkat, yaitu transisi energi, golden visa, penggunaan fintech, pariwisata, dan Dana Desa.

“Untuk bisa melakukan transisi energi itu fiskalnya harus sehat, APBN harus sehat, karena nanti akan diminta banyak sekali, mulai subsidi, investasi, kompensasi, insentif,” tutur Menkeu dalam keterangan tertulis, Rabu (6/12/2023).

Terkait penggunaan fintech saat ini, Menkeu berpendapat bahwa implementasi fintech memiliki banyak peluang yang akan menarik banyak pengguna. Namun demikian, masih diperlukan adanya literasi, edukasi, dan aturan lebih lanjut, terutama terhadap preferensi pengguna media sosial agar tetap aman dan terlindungi dari kejahatan siber.

“Mulai pikirkan juga what kind of education yang harusnya diberikan, literasi itu seperti apa, bagaimana secara efektif bisa membuat edukasi literasi yang mudah dimengerti - sedangkan yang lain infrastruktur internal termasuk pemerintah membangun fiber optic, satelite, kemudian BTS,” kata Menkeu.

Rangkaian kegiatan Fiscal Day merupakan sarana bagi BKF Kemenkeu untuk memberikan pemahaman kepada ASN Muda dan mahasiswa atas proses penyusunan kebijakan fiskal yang melibatkan critical thinking dan analisis untuk menentukan arah/prioritas suatu kebijakan, menghimpun ide-ide dari ASN Muda terkait penyusunan kebijakan yang lebih efektif, serta membangun jejaring (network) antar ASN untuk meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih baik di masa depan. (ns)