Gemapos.ID (Jakarta) - Presiden Republik Indonesia (RI) menanggapi perihal janji kampanye salah satu parpol yang menolak untuk pindah ke Ibu Kota  Negara (IKN) Nusantara, dan ingin tetap di Jakarta.

Presiden Jokowi menganggap hal tersebut sebagai sebuah pendapat yang wajar dalam melihat sebuah kebijakan pemerintah.

"Ya, itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan," ungkap Jokowi menanggapi pertanyaan wartawan usai acara gerakan tanam pohon di Pulogadung, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Presiden dua periode tersebut juga menegaskan bahwa IKN sudah memiliki undang-undang yang mengatur terkait pemindahan ibu kota negara.

"Tetapi, IKN itu sudah ada undang-undangnya, sudah ada undang-undangnya,"jelas Jokowi.

Kemudian wartawan kembali menanyakan perihal pendapat bahwa akan menimbulkan ketimpangan sosial di masyarakat. Jokowi beranggapan hal tersebut adalah untuk pemerataan pembangunan

"Justru kebalikannya, kita tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. karena kita ingat, 58 persen PDB ekonomi itu ada di Jawa, dari 17 ribu pulau yang kita miliki,"papar Jokowi.

"sehingga kita ingin di pulau lain ada pertumbhan ekonomi, di pulau selain Jawa juga ada titik pertumbuhan ekonomi baru," Jelas Jokowi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan ibu kota negara tetap Jakarta jika PKS menang Pemilu 2024. Hal tersebut diasampaikan pada acara rapimnas kampanye nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk pemilu 2024

"Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang ibu kota negara tetap Jakarta," ujar Sohibul dalam paparannya di Hotel Bumiwiyata, Depok, Minggu (26/11/2023) lalu.

Sohibul menilai bahwa janji yang disampaikan oleh PKS sangat mudah diterima oleh masyarakat. Pada kesempatan tersebut juga dia menegaskan bahwa ibu kota negara tidak perlu untuk dipindah ke IKN.

"Ini walaupun secara warning agak panjang, tetapi substansinya straight forward orang tidak perlu menafsirkan apapun. Dengan kalimat ini, artinya ibu kota negara tidak pindah ke Nusantara, tetap di Jakarta," tegas Sohibul. (ns)