60% Guru Tidak Siap Mengajar Daring
"Kami berpendapat bahwa LPTK adalah memang lembaga pendidikan tinggi yang dikhususkan untuk itu. Kami mohon ini bisa juga direalokasikan anggaran untuk itu," ujarnya. Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mengemukakan dirinya sempat kecewa dengan Kementerian Pendidikan RI yang tidak memberikan perhatian besar pada LPTK. Padahal, ini seharusnya tercantum secara jelas dan komprehensif dalam road map atau Peta Jalan Pendidikan Indonesia. "Semenjak Peta Jalan Pendidikan itu disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim dua bulan yang lalul, namun belum mencantumkan secara eksklusif di Peta Jalan Pendidikan ini adalah soal LPTK," tukasnya. Objek kedua yang disoroti dalam Peta Jalan Pendidikan itu, kata Syaiful Huda, adalah soal penyelesaian masalah guru honorer. Isu soal guru honorer yang sejak puluhan tahun lalu belum terselesaikan, diminta diselesaikan di periode ini dan minimal, pemerintah menyelesaikan permasalahan guru honorer di sekolah negeri dulu yang berjumlah sekitar 800 ribu orang. Ketiga adalah soal guru penggerak. Sampai lima tahun yang akan datang, ditargetkan sekitar 100 .000 guru penggerak dicetak. Kemudian, program generasi baru guru, ditargetkan sekitar 200.000 sampai pada tahun 2025. Keempat, penambahan porsi pengelolaan yang lebih besar dari Kemendikbud di dunia pendidikan, termasuk bisa berkolaborasi efektif dengan pemerintah daerah terutama dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota yang memang secara amanat undang-undang pemerintah daerah merekalah yang punya hak menyelenggarakan pendidikan di daerah. Kelima, optimalisasi anggaran pendidikan yang mencapai 20% APBN atau setara dengan Rp580 triliun karena sekitar Rp200 triliun untuk fungsi pendidikan, sisanya Rp380 dialokasikan untuk hal lain. (ant/din)